Demokrasi Perwakilan Tidak Dipercayai Rakyat

Tanjungpinang (Antara Kepri) -    Pakar Politik Umrah, Bismar Arianto mengatakan, meskipun dalam teori demokrasi tidak ada permasalahan pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun perwakilan, namun kenyataannya apakah publik percaya terhadap yang mewakili suara publik dalam pemilihan secara perwakilan di parlemen.

"Dalam konteks demokrasi, keduanya diakui baik demokrasi langsung maupun perwakilan. Akan tetapi dalam konteks perwakilan, publik tidak percaya dengan yang mewakilinya," tegas dosen ilmu pemerintahan tersebut.

Selain persoalan anggaran yang juga ikut mempengaruhi, Bismar meminta agar para elit partai lebih bersikap arif dalam memikirkan bangsa dari pada kepentingan partainya.

"Kalau saya sederhana saja, elit partai diminta lebih bersikap arif. Jangan hanya mementingkan kepentingan partai, tetapi pikirlah kepentingan bangsa yang jauh lebih besar, " imbuhnya.

Ia mengatakan,  Rancangan UU Pilkada yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD pascaPilpres dinilai kental nuansa politik dengan target mendapatkan kekuasaan daerah.

"Rancangan UU Pilkada pascahasil Pilpres sangat kental dengan nuansa politik, yaitu ingin mendapat kekuasaan di daerah," kata Akademisi Umrah, Bismar Arianto.

Kuatnya pengaruh politik dalam pro dan kontra rancangan UU ini sambungnya, mengingat keberadaan Koalisi Merah Putih yang lebih dominan seandainya Demokrat ikut bergabung di dalamnya.

"Dengan kondisi ini, maka sebagian daerah bisa dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih," ucapnya. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir