Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pengurangan kuota minyak dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) sebanyak 20 persen dan isu naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) menghimpit sektor perikanan yang berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
"Dengan dikuranginya kuota BBM, otomatis daerah jelajah nelayan semakin kurang dan waktu yang digunakan nelayan untuk mencari ikan juga berkurang. Hal ini otomatis pendapatan dan kesejahteraan berkurang," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bintan, Wan Rudi.
Ia mengatakan, meskipun bantuan pemerintah pusat ke nelayan melalui Pemkab Bintan sudah mencapai 70 persen, namun jika pengurangan BBM terus berlanjut, hal ini akan berdampak pada capaian programnya.
"Sementara September ini secara fisik sudah mencapai 70 persen, Insyaallah pada Oktober dan November pengadaan kapal bisa langsung diberikan," katanya.
Untuk merampungkan program itu pihaknya sudah menyurati Pertamina dan BPH Migas untuk mengembalikan jumlah kuota BBM tersebut.
"Tapi sekarang kita masih kesulitan, karena sampai saat ini masih belum ada keputusan dari Pertamina. Karena mereka masih memegang teguh surat edaran BPH Migas, artinya, BPH Migas masih mengurangi BBM sebanyak 20 persen," paparnya.
Karena akan timbul persoalan kata Wan Rudi, jika bantuan diberikan tetapi kuota minyak masih dikurangi 20 persen.
Disampaikan kepada Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) R.I melalui Kabag Program P2HP Ditjen KKP R.I, Ateng Supriatna, bahwa masalah minyak merupakan kebijakan secara Nasional.
"Itu merupakan kebijakan nasional, namun kalau naik sudah pasti. Tapi kita berharap harga ikan juga naik jadi sejalan. Lagi pula inflasi sudah diprediksi oleh Bank Indonesia (BI)," kata Ateng Supriatna. (Antara)
Editor: Evy R. Syamsir
Berita Terkait
Pemprov Kepri gelar Festival Indera Sakti untuk tarik wisatawan
Jumat, 26 April 2024 19:14 Wib
Pemkot Batam tunjuk 11 SPBU dukung penerapan Fuel Card 5.0 untuk Pertalite
Jumat, 26 April 2024 16:31 Wib
Pemkot Batam mulai buka pendaftaran Fuel Card untuk BBM Pertalite
Jumat, 26 April 2024 15:15 Wib
KNTI minta pemerintah pusat sikapi serius penahanan nelayan di Malaysia
Kamis, 25 April 2024 14:21 Wib
Pemprov Kepri upayakan pembebasan nelayan Natuna yang ditahan di Malaysia
Kamis, 25 April 2024 7:02 Wib
Rahma daftar di Partai Demokrat untuk maju Pilkada Tanjungpinang
Selasa, 23 April 2024 7:33 Wib
Tiga kapal nelayan Natuna ditangkap di perairan Malaysia
Senin, 22 April 2024 13:44 Wib
Calon perseorangan Pilwako Tanjungpinang wajib didukung minimal 16.708 orang
Senin, 22 April 2024 8:12 Wib
Komentar