Bupati Karimun Dituding Tidak Pedulikan Nasib Buruh

Karimun (Antara Kepri) - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Cabang Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menuding bupati setempat tidak peduli akan nasib kaum buruh yang meminta perbaikan besaran upah minimum tahun 2015 yang telah ditetapkan Dewan Pengupahan.

"Unjuk rasa hari ini merupakan reaksi atas ketidakpedulian bupati. Kami kecewa bupati tidak merespons permintaan kami," kata Ketua FSPMI Cabang Karimun Muhamad Fajar usai berunjuk rasa di halaman Kantor Bupati Karimun, Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Muhamad Fajar mengatakan, sikap tidak peduli Bupati Nurdin Basirun tercermin dengan tidak menanggapi surat dari FSPMI yang beberapa kali meminta waktu untuk berkunjung.

"Surat permintaan audiensi kami kirimkan kepada bupati, baik sebelum atau setelah pembahasan, bahkan setelah besaran UMK ditetapkan Dewan Pengupahan. Tapi tidak satupun yang ditanggapi, katanya sedang sibuk atau tidak di tempat. Berapalah lamanya audiensi sampai bupati tidak bersedia menerima kami," katanya.

Ia mengatakan, inti maksud audiensi itu adalah meminta bupati menunda merekomendasikan UMK 2015 kepada Gubernur Muhammad Sani yang ditetapkan sebesar Rp2,16 juta oleh Dewan Pengupahan, Rabu (12/11) lalu.

Menurut dia, besaran UMK yang sempat dibahas dengan alot dan diwarnai voting itu masih sangat rendah. FSPMI, kata dia menuntut agar UMK 2015 naik 30 persen dibandingkan UMK 2014, atau sebesar Rp2,46 juta.

"Setidaknya jangan Rp2,16 juta, sesuai keputusan Dewan Pengupahan. Tuntutan UMK naik 30 persen sudah sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini, apalagi pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan berdampak pada harga kebutuhan pokok," kata dia.

Dalam unjuk rasa itu, massa berusaha untuk menerobos barikade polisi agar bisa masuk ke ruangan kantor bupati. Massa menuntut agar mereka dipertemukan dengan bupati namun aksi massa itu berhasil dicegah oleh kepolisian.

"Wajar jika massa 'ngotot' untuk masuk ke kantor bupati karena merasa kecewa dengan sikap bupati," kata dia.

Sebanyak lima perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diizinkan untuk masuk ke ruangan bupati namun ruangan tersebut kosong.

"Bupati tidak ada, tidak tahu sedang di mana. Tapi, Kabag Ops menjanjikan untuk mempertemukan kami dengan bupati pada esok hari," katanya.

Massa yang sebagian besar berseragam FSPMI juga tidak puas dengan penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ruffindy Alamsjah yang mengatakan besaran UMK tidak bisa diubah karena sudah direkomendasikan kepada Gubernur Muhammad Sani.

Ruffindy juga mengatakan, penetapan UMK 2015 oleh Dewan Pengupahan yang beranggotakan perwakilan buruh (FSPMI dan KSPSI) serta pengusaha (Apindo), sudah sesuai ketentuan. (Antara)

Editor: Jo Seng Bie