Disdik: Pembangunan Sekolah Baru Terhambat Status Lahan

Karimun (Antara Kepri) - Pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menyatakan program perluasan akses pendidikan dengan membangun sekolah baru di Pulau Karimun Besar terhambat masalah lahan yang status kepemilikannya tidak jelas.

"Salah satunya adalah rencana pembangunan sekolah dasar di kawasan Kolong, Tanjung Balai Karimun. Kami tidak berani memanfaatkan lahan yang diusulkan oleh warga karena status kepemilikannya tidak jelas," kata Kepala Dinas Pendidikan Karimun MS Sudarmadi di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Sudarmadi menjelaskan, lahan di Kolong yang dulunya dikuasai PT Timah Tbk banyak yang bermasalah dan kepemilikannya tumpang-tindih sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan hukum.

"Kami tidak ingin menimbulkan permasalahan di kemudian hari, begitu dibebaskan tiba-tiba ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik lahan," kata dia.

Untuk itu, kata dia, rencana pembangunan sekolah dasar di kawasan Kolong belum bisa direalisasikan karena persoalan status kepemilikan lahan.

"Di kawasan itu jumlah anak-anak usia sekolah memang sangat banyak dan memenuhi syarat untuk didirikannya satu sekolah dasar. Warga setempat juga sudah mengusulkannya kepada kami, namun masih kami mengupayakan untuk mencari lahan yang cocok dan tidak bermasalah," katanya.

Ia menegaskan tidak berani menanggung risiko berhadapan dengan hukum dengan mengusulkan pembebasan lahan yang belum jelas kepemilikannya.

"Kalau untuk di Pulau Karimun kami memang sering dihadapkan masalah lahan yang harus kami teliti kepemilikannya, berbeda dengan pulau-pulau lain seperti di Kundur, warga justru menghibahkan tanahnya untuk pembangunan sekolah baru," kata dia.

Tahun 2015, menurut dia, sekolah baru yang dibangun hanya dua, satu merupakan sekolah menengah pertama di Meral yang dibangun bertahap sejak tahun. "Satu sekolah lagi yaitu sekolah dasar di Kolong, tapi ditunda karena persoalan lahan tersebut," ucapnya.

Sedangkan di pulau-pulau lain, kata dia lagi, hanya berupa rehabilitasi sekolah, seperti rehab ruang kelas dan sarana prasarana.

"Contohnya gedung SD dan SMP di Kecamatan Belat, tahun ini akan kita rehab dan kita benahi agar menimbulkan kenyamanan dalam proses belajar mengajar," katanya.

Penambahan sekolah baru di pulau-pulau lain, tambah Sudarmadi belum memenuhi persyaratan, terutama jumlah penduduk dan anak-anak usia sekolah di daerah setempat. (Antara)

Editor: Sri Muryono