Dinas PU Tidak Hadiri Rapat Bahas Air

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Dinas Pekerjaan Umum (PU)Tanjungpinang tidak menghadiri rapat membahas permasalahan air yang digelar Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), padahal untuk kepentingan masyarakat yang tinggal di kota itu.

"Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran wakil dari Dinas PU Kota Tanjungpinang, padahal permasalahan air ini tanggung jawabnya. Lagi pula permasalahan air bersih ini untuk kepentingan masyarakat Tanjungpinang," kata Ketua Komisi III DPRD Kepri Saproni dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat komisi, Kamis.

Dia mengatakan, rapat tersebut sudah dipersiapkan dari tiga hari yang lalu. Namun surat undangan yang diserahkan ke Dinas PU Tanjungpinang tidak direspons.

"Kami sudah menyampaikan undangan ke Tanjungpinang, namun belum ada konfirmasi. Kami belum tahu alasan ketidakhadiran mereka," ujar Safroni.

Rapat yang dihadiri Dirut PDAM Tirta Kepri Abdul Kholik, Dinas PU Provinsi Kepri, Balai Wilayah Sungai dan Satker PKPAM Kepri, Bapedda Kepri membahas permasalahan penyediaan air bersih di Tanjungpinang.

"Masih banyaknya permasalahan penyaluran ke rumah-rumah yang belum terpenuhi. Kami menyesalkan tidak hadirnya perwakilan dari Pemkot Tanjungpinang, karena masalah air bersih ini adalah masalah yang sangat penting untuk perkembangan Tanjungpinang," katanya.

Sekretaris Komisi III DPRD Kepri Sofyan Syamsir mengatakan pihaknya akan menyurati pihak Dinas PU Tanjungpinang atau pun Pemkot Tanjungpinang untuk mempertanyakan masalah ini.

"Kami mengharapkan ke depan agar Dinas PU Tanjungpinang dapat hadir untuk membahas secara bersama-sama permasalahan yang terjadi di Tanjungpinang," katanya.

Dirut PDAM Tirta Kepri Abdul Kholik mengatakan PDAM bersama Dinas PU Tanjungpinang telah membuat rencana pembangunan SPAM.

"Dari rencana jangka pendek yang dimulai dari tahun 2012 sampai 2014, jangka menengah dari 2013-2016 dan jangka panjang dari 2013 sampai 2020. Jika rencana tersebut telah terlaksana, kami yakin pada tahun 2021 Provinsi Kepri akan ketersediaan air bersih akan lancar," ujar Kholik.

Dia mengemukakan masih banyak yang menjadi masalah dalam pengembangan penyediaan air tersebut. Selain masalah anggaran yang besar hampir Rp500 miliar, juga permasalahan teknis lainnya.

"Permasalahan yang dihadapi keterbatasan air baku, keterbatasan instalasi pengolahan air serta keterbatasan jaringan pipa," ungkap Kholik. (Antara)

Editor: Rusdianto