Bapenda Kepri optimistis target retribusi 2023 sebanyak Rp16 miliar tercapai

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) optimistis target pendapatan asli daerah dari retribusi pada 2023 sebesar Rp16 miliar dapat tercapai pada akhir tahun.

Kepala Bapenda Kepri Dicky Wijaya menyampaikan hingga 21 Juli 2023, realisasi penerimaan retribusi mencapai Rp4 miliar atau 26,69 persen dari target Rp16 miliar.

"Masih tersisa sekitar Rp12 miliar, sampai akhir tahun ini," kata Dicky Wijaya di Tanjungpinang, Kepri, Kamis.

Baca juga: Hipki minta larangan ekspor pasir kuarsa tidak segera diterapkan

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan kerja ekstra, cepat dan profesional dalam rangka mencapai target retribusi daerah tahun ini, karena retribusi diharapkan menjadi penyumbang besar PAD Kepri selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Retribusi juga menjadi salah satu variabel pendapatan yang harus dicapai Bapenda Kepri.

"Kami terus melakukan upaya koordinasi dengan OPD penghasil agar lebih aktif dalam melakukan optimalisasi PAD, khususnya sektor retribusi," ujar Dicky.

Dicky menjelaskan ada dua jenis retribusi yang menjadi penyumbang PAD Kepri, yaitu retribusi usaha dengan target sebesar Rp6,8 miliar, dan retribusi perizinan tertentu dengan target sebesar Rp9,8 miliar, sehingga total target retribusi tahun ini sebesar Rp16 miliar.

Baca juga: Polresta Barelang tangkap pelaku jambret turis Belanda

Ia merinci retribusi usaha, meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah laboratorium - kesehatan hewan dari target Rp385 juta, hingga Juli 2023 sudah terealisasi Rp119 juta atau 30,92 persen.

Kemudian, retribusi pemakaian kekayaan daerah - asrama haji (OPD BPKAD) dari target Rp1,5 miliar, terealisasi Rp516 juta atau 34,48 persen.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah - balai benih ikan (OPD DKP) dari target Rp200 juta, terealisasi Rp48 juta atau 24,30 persen.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah - laboratorium DKP dan BBI terealisasi Rp2,5 juta. Retribusi jasa kepelabuhan (DKP Antang) dari target Rp750 juta, terealisasi Rp375 juta atau 50 persen.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah - laboratorium (OPD PU) dari target Rp550 juta, terealisasi Rp149 juta atau 27,14 persen. Retribusi jasa kepelabuhan (OPD Dishub) dari target Rp3 miliar, terealisasi Rp628 atau 20,94 persen. Retribusi pemanfaatan ruang laut (OPD DKP) terealisasi Rp34 juta.

Baca juga: Kemenkumham Kepri salurkan bantuan kepada 33 anak stunting

Lalu, retribusi pemakaian ruang dan ATM (OPD Bapenda) dari target Rp200 juta, belum terealisasi sama sekali atau 0 persen. Retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa menara telekom (OPD Diskominfo) dari target Rp225 juta, juga belum terealisasi sama sekali atau 0 persen.

Kemudian, dari sektor retribusi perizinan tertentu, meliputi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (RPTKA/OPD Disnaker) dari target Rp8 miliar, hingga bulan Juli 2023 sudah teralisasi Rp1 miliar atau 14,61 persen.

Retribusi izin usaha perikanan (OPD DKP) PTSP Perikanan dari target Rp1,05 miliar, terealiasi Rp1,13 miliar atau melebih target mencapai 107,91 persen. Terakhir, retribusi izin bidang perhubungan dari target Rp796 juta, terealisasi Rp271 juta atau 34,00 persen.

Dicky menambahkan bahwa penghasil retribusi terbesar masih disumbang Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), melalui pengawasan orang asing yang sebesar Rp8 miliar per tahun.

"Khusus realisasi retribusi pengawasan orang asing diharapkan dapat tercapai, biasanya akan dicatat pada bulan Oktober atau November," ucap Dicky.

Baca juga: Jamaah haji Kalbar tiba di Asrama Haji Batam