Penugasan DPRD Didominasi Kekuatan Partai Ketimbang Kompetensi

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua, berpendapat,  selama ini penugasan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau lebih didominasi kekuatan partai politik, ketimbang kompetensi yang dimiliki anggota legislatif tersebut.

"Kami menilai penempatan anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri) ke dalam alat kelengkapan lebih menonjolkan kekuatan partai sehingga kurang efektif," ujar Rudy yang diusung Partai Perjuangan Indonesia Baru, di Tanjungpinang, Kamis.

Kondisi itu tidak hanya terjadi di DPRD Kepri, melainkan juga berbagai daerah di Indonesia. Meski tidak melanggar ketentuan, penempatan anggota legislatif yang tidak memiliki kompetensi dapat melemahkan kinerja DPRD Kepri, yang pada akhirnya merugikan masyarakat, ujarnya.

Karena itu, kata dia, jika hal itu terjadi kembali, maka bertentangan dengan keinginan masyarakat.

Kehadiran partai politik seharusnya memperjuangan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata menggunakan kekuatan politik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, tetapi sistem pengaturan alat kelengkapan menghalalkan hal itu terjadi, ujarnya.

Dalam ketentuan susunan dan kedudukan anggota legislatif dari partai yang dapat membangun fraksi sendiri lebih leluasa untuk mendapatkan jabatan di komisi, badan kehormatan maupun badan legislasi, tambahnya.

Padahal belum tentu anggota legislatif yang mendapat jabatan tersebut memiliki kompetensi, katanya lagi.

"Kekuatan partai politik di dalam praktiknya, terutama pada lembaga legislatif, ternyata bukan mendahulukan kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan partai. Kondisi itulah yang melemahkan kinerja DPRD," ungkapnya.

Tiga hari lalu rapat paripurna penetapan anggota DPRD Kepri ke dalam alat kelengkapan gagal dilaksanakan. Badan Musyawarah DPRD Kepri akan menjadwalkan kembali rapat tersebut.

DPRD Kepri memiliki tujuh fraksi yaitu Fraksi Golkar, Amanat Nasional, Demokrat, Demokrasi Indonesia Perjuangan, Keadilan Sejahtera, PPP Plus dan Pelopor Nurani Peduli Damai Indonesia Baru.

"Kami menginginkan sistem itu diubah sehingga setiap fraksi dapat menempatan anggotanya yang memiliki potensi untuk menjabat di alat kelengkapan. Tujuannya semata-mata untuk meningkatkan kinerja legislatif," katanya.

(KR-NP/D009)