Pemkab Karimun akan Dirikan Sekretariat MDG's

Karimun (ANTARA Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, akan mendirikan Sekretariat 'Millenium Development Goals' untuk mempercepat pencapaian target MDG's.

"MDG'S sudah menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun TS Arif Fadillah usai acara Orientasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDG's Kabupaten Karimun 2012-2016 di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

TS Arif Fadillah menjelaskan langkah awal untuk mewujudkan rencana pendirian sekretariat MDG's di Karimun akan disampaikannya terlebih dulu kepada Bupati Karimun.

"Keanggotaan di sekretariat MDGs Karimun akan diisi oleh perwakilan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan MDG's," jelasnya.

Menurut dia, ada banyak kegunaan sekretariat MDG's itu nanti, di antaranya untuk mempermudah sinergitas koordinasi pelaksanaan MDG's di tingkat pusat, provinsi dan antar SKPD di Pemkab Karimun.

"Kemudian untuk mempermudah pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan MDG's, antisipasi pelaksanaan kegiatan MDG's tidak tumpang tindih dengan program kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkab Karimun dan mempermudah publikasi kegiatan MDG's yang sudah dilaksanakan minimal setiap dua bulan sekali," jelasnya.

Dia menuturkan, pada dasar program pembangunan milenium (MDG's) sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Khususnya Dalam Mempercepat Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Pemkab Karimun.

"Seperti percepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pelaksanaan program pendidikan dasar sembilan dan dua belas tahun, percepatan penurunan angka kematian bayi dan ibu, percepatan pengendalian HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, kemudian program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta program kelestarian lingkungan.

Semua itu tercantum dalam kebijakan pembangunan jangka panjang yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun tahun 2006-2025 dan Perda No 8 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun 2011-2016," tuturnya. 

Tercapai

Masih pada kesempatan itu TS Arif Fadillah memaparkan ada beberapa indikator MDG's yang telah dicapai di Karimun, pertama tentang penanggulangan kemiskinan.

"Pada 2007 jumlah masyarakat miskin di Karimun sekitar 9,34 persen dari total jumlah penduduk Karimun, pada tahun 2011 jumlahnya menurun menjadi 7,28 persen," paparnya.

Dia menjelaskan untuk menuntaskan program pengentasan kemiskinan itu, 2011 Pemkab Karimun kembali melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang langsung diketuai oleh Wakil Bupati Karimun.

"Untuk mendanai kegiatan itu dihimpun dana sebesar Rp30.021.513.600 yang berasal dari sharing Pemkab Karimun dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan perbandingan 1:2. Secara rinci dari akumulasi dana itu sekitar Rp10.905.000.000 berasal dari APBD Karimun," jelasnya.

Kemudian, ucapnya, 2012 Pemkab Karimun kembali sharing dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan berhasil dihimpun dana sebesar Rp52.249.405.421, dari total itu sekitar Rp Rp.17.679.254.000 dana tersebut berasal dari APBD Karimun.

Dia menyebutkan akumulasi dana shering tersebut juga difokuskan untuk melaksanakan program perbaikan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

"Kemudian untuk mendanai pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan Mandi Cuci Kakus, program pemberian beasiswa bagi siswa SLTA yang tidak mampu, program rehabilitasi rumah tidak layak huni, program pembinaan kolompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin, program pelayanan kesejahteraan khusus perempuan, penyediaan listrik rumah penduduk miskin/desa tertinggal, pengadaan sarana dan prasaran perikanan dan pertanian guna menumbuhkan usaha perikanan dan pertanian bagi masyarakat miskin," sebutnya.

Selain itu, kata dia, sharing pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Pemkab Karimun dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, juga dianggarkan untuk mendanai kegiatan pemberian Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat miskin, pengadaan bantuan bibit untuk nelayan dan petani dan juga beasiswa pendidikan bagi siswa tidak mampu. (ANTARA)