Kemkeu Pertimbangkan "Offshore Banking" di Batam

Batam (Antara Kepri) - Kementerian Keuangan mempertimbangkan pendirian "offshore banking" di salah satu pulau Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk menyerap dana perbankan internasional dengan kebijakan keamanan dan perlindungan ganda.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Batam, Rabu, mengatakan pendirian kawasan khusus perbankan diperlukan bertujuan menarik devisa dari warga negara Indonesia yang selama ini tersimpan di Singapura.

"Tempatnya tentu dipilih yang berdekatan dengan Singapura," kata dia.

Di tempat yang sama, Wakil Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis juga mendorong terbentuknya "offshore banking" di salah satu pulau di Batam seperti yang dilakukan Malaysia di Pulau Labuan.

"Namun, menurut saya jangan di Batam, tapi di pulau-pulau lain, saya pikir di Rempang atau Galang," kata dia.

Berbeda dengan perbankan umum, maka "offshore banking" memerlukan penanganan khusus, dengan keistimewaan regulasi.

"Nanti dibangun infrastruktur industri perbankan, tempat tarik uang, disalurkan lagi ke dalam. Untuk kepentingan perekonomian nasional juga," kata dia.

Ia mengatakan dalam RUU Perbankan yang sedang dibahas di DPR, akan diperbincangkan norma hukum untuk pendirian "offshore banking" di Indonesia.

"Dibicarakan norma hukumnya dulu, apa perlu UU sendiri untuk membangun pola 'offshore', karena penanganannya berbeda," kata dia.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan masih melihat kebijakan "offshore banking".

"OJK melihat dulu bagaimana bisa menarik dana ke dalam, kebijakannya," kata dia.

Yang penting bagi OJK, bagaimana bisa meningkatkan peran perbankan terhadap masyarakat, kata dia.

Terpisah, Gubernur Kepri Muhammad Sani mendukung pendirian "offshore banking" di Batam.

"Saya mendukung-mendukung saja, demi kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Lokasi strategis pulau-pulau di Kepri yang berbatasan dengan empat negara tetangga memang perlu dimanfaatkan demi pertumbuhan perekonomian nasional. (Antara)

Editor: Rusdianto