Tanjungpinang (Antara Kepri) - Lembaga Swadaya Masyarakat Karimun Hijau melaporkan ijazah yang digunakan Nurdin Basirun untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) berpasangan dengan HM Sani ke KPU dan Bawaslu setempat.
Dengan laporan tersebut, KPU dan Bawaslu diharapkan melakukan penyelidikan terhadap ijazah yang digunakan Nurdin Basirun, kata Direktur Eksekutif Karimun Hijau Rahmat Kurniawan di KPU Kepri, Kamis.
Berkas Laporan yang diserahkan ke KPU dan Bawaslu tersebut berisi kronologi bagaimana Nurdin mendapatkan ijazah pelayaran hingga mendapat gelar doktor.
Rahmat membantah laporannya itu memiliki kepentingan politik. "Tidak ada yang membonceng kami. Ini murni dari organisasi kami," kata pimpinan LSM yang bergerak di bidang lingkungan tersebut.
Saat ini Nurdin menjabat sebagai Bupati Karimun yang didampingi Rafiq. Nurdin sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Karimun.
Lima tahun lalu saat Pilkada Karimun, Rahman mengaku melaporkan kasus yang sama di Polres Karimun. Namun laporan tersebut, menurut dia mengendap.
"Saya dengar sempat ditangani Polda Kepri," kata Rahmat.
Laporan Karimun Hijau itu diterima Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU Kepri Marsudi. Dia belum dapat memastikan ijazah apa yang digunakan Nurdin sebagai syarat pencalonan.
"Kami sudah memeriksa ijazah Soerya-Ansar, dan sebagian berkas persyaratan HM Sani, sedangkan berkas Nurdin belum diperiksa," katanya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Bapenda Kepri kenalkan Fuel Card Plus untuk pengguna Pertalite dan Solar
Jumat, 3 Mei 2024 6:49 Wib
KPU tetapkan 45 anggota DPRD Kepri terpilih, ini dia daftarnya
Kamis, 2 Mei 2024 18:26 Wib
Bapenda Kepri hadirkan Fuel Card Plus upaya tingkatkan PBB-KB
Kamis, 2 Mei 2024 18:16 Wib
Kunjungan wisman ke Kepri pada Maret 2024 mencapai 135.491 orang
Kamis, 2 Mei 2024 17:44 Wib
Imigrasi Batam pasang 15 autogate
Kamis, 2 Mei 2024 16:25 Wib
Pemkab Natuna Kepri gelar pelatihan kerja berbasis kompetensi secara gratis
Kamis, 2 Mei 2024 14:01 Wib
KPU Kepri sebut jumlah pemilih di Pilkada 2024 dibatasi 600 orang per TPS
Kamis, 2 Mei 2024 12:52 Wib
Pemkot Batam komitmen implementasikan Kurikulum Merdeka Belajar
Kamis, 2 Mei 2024 12:44 Wib
Komentar