Lingga (Antara Kepri) - Sebanyak lebih kurang 8.000 warga Kabupaten Lingga yang hidup sebagai nelayan hingga kini belum sejahtera ditambah pula belum adanya kebijakan pemerintah kabupaten untuk masyarakat nelayan, kata Aldoni Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri saat dihubungi Antara, di Lingga, Kamis.
Menurut dia, dalam kepemimpinan Bupati Lingga Alias Wello saat ini belum sentuh nelayan bahkan perpindahan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Senayang juga belum memberikan dampak positif bagi para nelayan di Kabupaten Lingga.
Padahal, lanjut dia, jika dibandingkan dengan jumlah petani di Kabupaten Lingga jumlah nelayan berlipat-lipat banyaknya di bandingkan petani. Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga beradasarkan data input perbulan jumlah profesi nelayan di tahun ini berkisar diangka 8.000 lebih, dan petani lebih dari 1.000 orang.
"Diakui Bupati Lingga saat ini sedang serius menjalankan program pertanian, tapi kultur masyarakat Melayu yang rata-rata pelaut juga jangan dilupakan," katanya.
Salah satu program yang mungkin dapat dikembangkan pemerintah Kabupaten Lingga adalah dengan memberikan bantuan budidaya perikanan, hal ini tidak sebatas memberikan bantuan saja namun perlu juga pembinaan yang terus menerus. Salah satu contoh adalah budidaya kepiting bakau, yang sangat mudah ditemukan di Kabupaten Lingga, potensi yang sederhana ini menurutnya belum sepenuhnya tergali.
Padahal harga kepiting bakau yang sering dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat nelayan Kabupaten Lingga dengan harga yang sangat murah tersebut, memiliki nilai jual yang tinggi jika dibudidayakan.
Kemudian perhatian pemerintah terhadap pukat cangkrang yang saat ini, mulai dibatasi oleh pemerintah pusat, seharusnya menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lingga. Nelayan di Kabupaten Lingga saat ini juga terkendala dengan pemasaran, dan pemerintah kabupaten sebaiknya mencarikan investor dibidang perikanan ini.
"Bayangkan harga udang yang mahal diluar, tapi oleh nelayan kita mau cari pasar saja sulit," sebut Aldoni yang juga anggota Saudagar Melayu Provinsi Kepri ini.
Secara ril kultur masyarakat Melayu pada dasarnya sangat sulit untuk diajak bertani, karena dari jaman kesultanan hingga saat ini orang Melayu memang terkenal dengan melaut dan menjadi nelayan.
"Bupati harus mempertimbangkan hal ini, program pertanian itu hanya memperbaiki kesalahan masa lalu beliau," sebutnya.
Dirinya juga mengharapkan agar ada koperasi nelayan tidak saja koperasi petani sebab koperasi nelayan sudah mulai mati, padahal sangat potensial.
Sementara itu keluhan yang sama juga disampaikan masyarakat nelayan khususnya Desa Rejai, Senayang.
Menurut Iwan salah satu masyarakat nelayan Senayang mengatakan perpindahan Dinas Kelautan dan Perikanan ke Kecamatan Senayang sudah hampir setahun ini tidak memberikan dampak apa-apa bagi masyarakat nelayan. Bahkan perselisihan antar nelayan di wilayah tersebut harus memakan waktu berbulan-bulan baru dapat diselesaikan.
"Hal yang kecil seperti perselisihan wilayah tangkap, dan masuknya nelayan dari luar diwilayah kita saja tidak mampu terawasi maksimal, jadi belum ada dampaknya sampai hari ini," sebutnya. (Antara)
Editor: Evy R. Syamsir
Komentar