Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau kembali meraih penghargaan sebagai daerah peduli HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Bupati Bintan Apri Sujadi yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Minggu, mengatakan tahun 2016, daerah yang dipimpinnya berhasil mendapat penghargaan untuk kategori Kabupaten Peduli HAM, sama seperti yang diraih tahun ini.
"Ini penghargaan yang membanggakan pemerintah dan masyarakat Bintan yang berada di daerah perbatasan. Penghargaan ini akan menjadi penyemangat kami untuk lebih peduli terhadap HAM," ujarnya.
Apri mengungkapkan penghargaan nasional itu diikut 351 dari 515 kabupaten dan kota. Seluruh peserta menyerahkan data capaian terkait dengan pemenuhan HAM.
Dari jumlah tersebut, berdasarkan Surat Keputusan HAM-UM.01.03-53 maka didapat 232 kabupaten dan kota masuk dalam kategori Peduli HAM, dan 64 dalam kategori Cukup Peduli HAM.
"Bintan satu dari 232 daerah yang meraih penghargaan Peduli HAM," katanya.
Ia mengatakan setiap orang memiliki hak yang sama. Sebagai anak bangsa tidak ada seorang pun yang menginginkan haknya dirampas orang lain.
Karena itu, kata dia pemenuhan hak anak bangsa adalah keharusan.
Pemerintah Bintan sendiri memberi perhatian khusus terhadap persoalan HAM. Pemerintah cukup serius memperhatikan permasalahan HAM, dan melakukan berbagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM.
Kebijakan yang diambil pemerintah juga memperhatikan kepentingan masyarakat, tidak boleh melanggar HAM. Kebijakan pemerintah justru harus mencerminkan kepedulian terhadap pelaksanaan HAM.
"Pemerintah menjamin hak setiap orang, masyarakat menggunakan haknya dengan baik, itu prinsipnya" ucapnya.
Tantangan penegakan HAM di Bintan semakin besar karena merupakan daerah perbatasan yang ramai dikunjungi wisman dan dilirik investor.
"Tentu persoalan HAM menjadi perhatian warga asing," katanya.
Presiden Jokowi yang menghadiri acara tersebut tadi siang mengamanatkan bahwa pemerintah memikiji kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan dan pemajuan HAM. Namun kewajiban ini bukan saja semata-mata tertuju kepada pemerintah pusat, melainkan melekat kepada semua jajaran termasuk pemerintah daerah. (Antara)
Editor: Dedi
Komentar