Batam (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan status Batam, yang rencananya bertransformasi dari Kawasan Perdagangkan Bebas Pelabuhan Bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
"Kami berharap ada kepastian tentang Batam. Kareba banyak pengusaha besar yang ingin status Batam jelas," kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Batam, Rabu.
Ia menyatakan Kementerian Perekonomian sudah setahun tidak membahas rencana transformasi Batam menjadi KEK bersama Pemkot. Padahal, ide menjadikan Batam sebagai KEK berasal dari pemerintah pusat.
Wali Kota mendesak pemerintah pusat memutuskan nasib Batam, demi kepastian hukum yang menjamin dunia investasi.
"Sudah hampir setahun tidak ada pembahasan sekali pun. Kami minta didudukkan, jadi atau tidak. Kalau tidak, katakan tidak jadi, jadi orang tidak menunggu-nunggu," kata Wali Kota.
Meski begitu, ia tetap pemerintah pusat melanjutkan rencana penetapan Batam sebagai KEK. Menurut dia, KEK lebih diminati oleh pengusaha ketimbang FTZ.
Insentif yang diberikan kepada penanam modal dalam KEK lebih menarik ketimbang FTZ. Ia pun optimis, dunia investasi di kawasan itu lebih bergairah dengan status KEK.
"Kalau KEK lebih jelas, stimulannya lebih jelas. Sedangkan FTS sudah tidak lagi, menarik karena fasikitas di pelabuhan saja, PPN dan PPNBM. Kalau KEK banyak, sampai 14," kata dia.
Wali Kota mengaku sudah mengirimkan surat kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution, mempertanyakan kepastian status Batam, namun belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.
"Kami sudah surati lagi, menanyakan apa perkembangan, karena pengusaha besar meminta KEK," kata dia.
Pemkot minta Kemenko Perekonomian pastikan status Batam
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. (ANTARA News Kepri/Pradanna Putra)
Sudah hampir setahun tidak ada pembahasan sekali pun. Kami minta didudukkan, jadi atau tidak. Kalau tidak, katakan tidak jadi, jadi orang tidak menunggu-nunggu
Komentar