Pengusaha sampaikan 28 permasalahan ke BP Batam

Batam (Antaranews Kepri) -Para pengusaha menyampaikan 28 permasalahan operasional yang mereka hadapi kepada BP Batam yang dapat menghambat pertumbuhan investasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi, di Batam, Jumat, mengatakan salah satu yang dikeluhkan adalah izin ekspor impor. 

"Saya harus melakukan rasionalisasi dan izin nantinya tidak hanya berlaku di Kota Batam saja," katanya.

Kata dia, para pengusaha juga mengeluhkan tidak efektifnya Online Single Submission (OSS) di Kota Batam karena Pemkot dan BP Batam dinilai belum komitmen.

"Tugas BP  Batam itu ada titik koordinatnya dan BP Batam hanya mengurus delapan pulau saja di luar itu tidak," ujarnya.

Namun kata dia, dengan adanya sistem OSS nantinya akan menyatukan perizinan yang ada di BP dan Pemkot Batam. 

"Jadi jika Belakangpadang mau mengimpor, maka berlaku tata niaga dan kita akan langsung ke Inatrade untuk meminta persetuajuan," paparnya.

Menurutnya guna mengatasi hal tersebut, BP Batam memiliki klinik di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dapat memberikan masukan atas permasalahan para pengusaha tersebut. 

"Artinya mereka (pengusaha) menuntut kepastian aturan, kecepatan imigrasi, tenaga kerja dan bahan baku," jelasnya.

Kata Edy, agar para pengusaha dapat menyampaikan langsung keluhan mereka kepada tim OSS dari Jakarta. 

"Jadi ada 28 permasalahan yang dihadapi pengusaha di Kota Batam," paparnya.

Sementara itu Kepala Bapelitbang Kota Batam, Wan Darussalam, mengatakan para pengusaha menyampaikan keluhan mengenai kepastian hukum dan investasi. 

"Tadi pak Sesmenko bilang yang pertama diselesaikan adalah RPP PP 46," pungkasnya.(Antara)

Baca juga: Kepala BP Batam: Ada 8.200 lahan mangkrak

Baca juga: Dewan Pengawas BP Batam dibentuk