DPRD: Komunikasi Disdik Kepri dengan guru kurang baik

Tanjungpinang (ANTARA) - Komunikasi kurang baik dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Riau menjadi penyebab guru PNS SMA/SMK/SLB setempat berunjukrasa pada Senin (11/4) menuntut pemprov segera membayar tunjangan gaji ke-13 dan 14 tahun 2018 serta tunjangan profesi guru triwulan IV tahun 2018, kata Ketua Komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara.

"Ini murni kesalahan Disdik. Kalau mereka komunikasinya baik dengan guru, aksi itu tidak akan terjadi," kata Teddy, di Tanjungpinang, Selasa (12/4).

Teddy mengatakan, Disdik Kepri sejak awal seharusnya menjelaskan kepada guru PNS menyangkut kendala pembayaran tunjangan gaji ke-13 dan 14 2018 serta tunjangan profesi guru triwulan IV 2018.

Pria akrab disapa TJA itu mengungkapkan, tunjangan gaji ke-13 dan 14 yang dijanjikan Pemprov Kepri pada tahun lalu memang tidak dianggarkan di APBD 2018, karena defisit anggaran mencapai Rp560 miliar.

Kendati demikian, pembayaran itu bisa saja dilakukan tahun 2019 ini, namun Disdik harus meminta fatwa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) Provinsi Kepri agar tidak menyalahi aturan.

"Disdik harus memiliki dasar aturan yang kuat. Soalnya di daerah lain bisa bayar, kenapa Kepri tidak," imbuhnya.

Kemudian, menyangkut tunjangan peofesi guru triwulan IV tahun 2018 yang belum dibayar, kata Teddy, persoalan itu dikarenakan alokasi anggaran pusat untuk pembayaran itu tidak masuk ke dalam nomenklatur APBD 2018. 

"Anggaran pusat itu turun setelah APBD 2018 disahkan. Sehingga tidak bisa dicairkan" ungkapnya.

Lanjutnya, pembayaran tunjangan profesi guru ini akan dianggarkan di APBD Perubahan 2019 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Disdik akan segera membayar. Itu merupakan hak guru," sebutnya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun turut menyoroti kinerja Disdik Kepri. Dia berharap, dinas yang dikepalai oleh Muhammad Dali itu dapat meningkatkan komunikasi yang lebih baik dengan para guru di wilayah Kepri.

"Kita harus memuliakan tenaga pendidik. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa," ucap Nurdin.

Baca juga: Guru tuntut gubernur bayar tunjangan sebesar Rp13 juta