BPN serahkan 20.000 sertifikat lahan milik masyarakat Batam

id sertifikat lahan, pembagian sertifikat di batam, bpn serahkan sertifikat batam,sofyan djalil batam, sofyan djalil,bpn batam, bpn kepri,kampung tua bat

BPN serahkan 20.000 sertifikat lahan milik masyarakat Batam

Menteri ATR Sofyan Djalil meninjau penyerahan sertifikat lahan di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (30/3). (Humas Pemkot Batam)

Presiden tak mau seperti itu karena bisa menciptakan masalah hukum dan konflik di tengah masyarakat
Batam (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional menyerahkan 20.000 sertifikat lahan milik masyarakat Kota Batam Kepulauan Riau, yang dihadiri langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil di Batam, Sabtu.

Ia mengatakan sertifikasi lahan penting untuk mencegah sengketa sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Di berbagai kota, sengketa lahan itu luar biasa. Oleh sebab itu Presiden perintahkan kemi keluarkan sertifikat sebanyak mungkin secepat mungkin. Insya Allag target kita 2025 seluruh tanah di seluruh Indonesia akan didaftarkan, jika mungkin disertifikatkan," tuturnya.

Sofyan mengatakan, percepatan sertifikasi tanah merupakan program Presiden Joko Widodo yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

"Biasanya diterbitkan tiap tahun itu 500-800 ribu seluruh Indonesia. Tahun 2017 Pak Presiden perintahkan secepat mungkin sebanyak mungkin. Maka kota keluarkan 5,4 juta bidang. Loncatannya 10 kali dari kebiasaan di masa lalu," kata dia. 

Pada 2018, pemerintah menerbitkan sertifikat dan produk lain dari program pendaftaran tanah sistematis langsung untuk 9,3 juta bidang. Dan tahun ini, BPN menargetkan bisa menerbitkan 10-12 juta bidang.

Menurut dia, percepatan penerbitan sertifikat memang harus segera dilakukan. Karena bila tidak, seluruh bidang tanah baru bisa memiliki sertifikat dalam 150 tahun.

"Presiden tak mau seperti itu karena bisa menciptakan masalah hukum dan konflik di tengah masyarakat," ujar mantan Kepala Bappenas tersebut.

Kepala BPN Kepri, Asnawati mengatakan jumlah bidang tanah di Kepri ada sekitar 758.376 bidang. Sebanyak 545.376 bidang tanah atau sekitar 72 persen sudah bersertifikat.

"Tahun 2019 kita targetkan 110 ribu pengukuran PTSL. Sebanyak 80 ribu dilakukan swadaya oleh BPN. Sementara 40 ribu oleh pihak ketiga. Dan target penerbitan sertifikat sebanyak 87.000," kata dia.

Asnawati mengatakan BPN Kepri telah membuat komitmen untuk skema penyelesaiannya. Pada akhir April selesai 30 persen, akhir Juli 65 persen, dan akhir Oktober ditargetkan tuntas 100 persen.

"Berdasarkan data, sampai dengan 28 Maret BPHTB Kepri sudah Rp 102.113.811.840," kata dia.

Baca juga: Pemerintah percepat pemberian sertifikat tanah wakaf

Baca juga: BPN serahkan 3.161 sertifikat tanah di Kepri

 

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE