Pemprov Kepri: BUMDes butuh pembinaan agar beroperasi secara maksimal

Tanjungpinang (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengemukakan berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah itu membutuhkan pembinaan agar pengelolaan untuk operasionalnya bisa optimal dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga.

"Pembinaan masih perlu dilakukan agar seluruh desa memiliki BUMDes dan mampu mengelolanya secara maksimal," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Kepri, Sardison, di Tanjungpinang, Minggu.

Para umumnya, BUMDes di daerah itu belum menghasilkan pendapatan. Provinsi Kepri meliputi 275 desa, akan tetapi belum semua desa memiliki BUMDes, sedangkan 176 BUMDes di daerah itu, baru 96 desa yang memiliki manajemen.

"Dan dari 96 BUMDes tersebut, tidak mencapai 10 persen yang menghasilkan PAD," tuturnya.

Jumlah desa yang sudah memberi kontribusi pada PAD tidak mencapai 10 desa.

Paling tinggi kontribusi satu desa terhadap PAD sekitar Rp40 juta per tahun.

"Ada yang memberi kontribusi Rp5 juta, Rp20 juta, dan paling tinggi Rp40 juta," ucapnya.

Sardison mengemukakan usaha yang dikelola BUMDes yang menghasilkan PAD, seperti konveksi dan pengelolaan ikan.

"Bisnis konveksi menggunakan tenaga kerja profesional yang memang sehari-hari bekerja di perusahaan konveksi," kata dia.

Ia mengemukakan berbagai usaha yang dikelola BUMDes harus terus dikembangkan.

Selain itu, kata dia, desa harus inovatif dan memiliki manajemen BUMDes yang baik sehingga menghasilkan PAD.