Pemerintah Dinilai Kurang Perhatikan FTZ Karimun

Karimun (Antara Kepri) - Anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir menilai pemerintah pusat kurang memperhatikan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

"Pemerintah pusat lebih memperhatikan FTZ Batam ketimbang FTZ Karimun atau Bintan. Akibatnya, FTZ Karimun atau Bintan kurang atau lambat berkembang," katanya dalam kegiatan reses di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun.

Nyat Kadir yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau mengatakan, minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap FTZ Karimun dan Bintan tercermin dari dukungan penganggaran.

FTZ Batam, kata dia, tahun ini mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat mencapai Rp1 triliun, sedangkan untuk FTZ Karimun relatif sangat kecil.

"Batam itu sudah berkembang, investasi di sana sudah tumbuh sejak lama. Pemerintah seharusnya mendongkrak FTZ Karimun agar ikut berkembang," kata dia.

Sebagai kawasan perdagangan bebas yang berdiri dan berkembang sejak lama, FTZ Batam yang dulunya bernama Otorita Batam telah memberikan kontribusi berupa Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), sehingga pusat pun mengembalikan UWTO tersebut dalam bentuk suntikan dana untuk pengembangan sarana infrastruktur pendukung investasi.

"Tahun ini UWTO di FTZ Batam mencapai Rp800 miliar, pemerintah pusat mengembalikan UWTO itu serta menambah Rp200 miliar. Jadi, total anggaran untuk FTZ Batam sebesar Rp1 triliun," katanya.

Akibat minimnya anggaran, pembangunan infrastrkuktur serta kegiatan promosi yang dilakukan Badan Pengusahaan FTZ Karimun maupun Bintan belum mendukung upaya percepatan pengembangan investasi.

"Mungkin BP FTZ Karimun perlu memikirkan pendapatan semisal UWTO, agar pusat mengucurkan dana yang lebih besar. Namun demikian, kami di Komisi VI akan menyampaikan masalah ini ke kementerian terkait," kata dia.

Ia juga mengatakan, BP FTZ Karimun juga belum termasuk mitra kerja Komisi VI sehingga berbagai persoalan berkaitan dengan investasi belum dibahas secara maksimal di tingkat Komisi VI.

"Kalau BP Batam memang sudah menjadi mitra Komisi VI. Kami akan upayakan BP Karimun juga menjadi mitra kerja komisi VI," kata dia.

Sementara itu, Sekda Karimun TS Arif Fadillah mengakui anggaran dari pusat untuk pengembangan FTZ Karimun memang masih kecil.

"FTZ Karimun dapat Rp20 miliar dari pusat untuk pengembangan investasi dan pembangunan sarana infrastruktur," kata dia.

Nyat Kadir yang berasal dari Partai NasDem juga meninjau pelayanan perizinan terpadu satu pintu untuk mencari masukan terkait kendala yang dihadapi dalam melayani investor. (Antara)

Editor: Sigit Pinardi