KNPI Natuna harap HUT RI jadi momen meningkatkan ekonomi daerah

Natuna (ANTARA) - Dewan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), berharap peringatan HUT ke-78 RI jadi momentum untuk meningkatkan ekonomi di daerahnya.

"Bila kita berbicara kesejahteraan masyarakat, tentu peningkatan bidang perekonomian harus jadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah terhadap Natuna di usia ke-78 RI," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Natuna, Haryadi di Natuna, Kamis.

Haryadi menyebut peringatan HUT RI tahun ini memang terasa istimewa bagi warga Natuna yang menjadi pusat pelaksanaan upacara HUT ke-78 RI tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian sebagai Inspektur Upacara.

Menurutnya hal ini menimbulkan kesan yang sangat luar biasa, karena terasa sekali Natuna sebagai daerah terluar dapat perhatian dari pemerintah provinsi maupun pusat.

"Perhatian itu kalau dibilang cukup, tentunya belum cukup. Masih banyak hal-hal mendasar lain yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," ujarnya.

Ia menyampaikan masih banyak kelemahan dan kekurangan yang perlu dibenahi sekaligus diperbaiki, khususnya di Natuna.

Dengan potensi dan posisi strategis Natuna yang berada di tengah-tengah negara ASEAN  diharapkan  dapat dimaksimalkan ke depannya bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.

Begitu juga berbicara infrastruktur, kata dia, harus diperhatikan dengan serius.

"Besar harapan kami dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk melakukan pembenahan infrastruktur baik itu jalan, listrik, air dan pembangunan lainnya," ucap Haryadi.

Selain itu, ia juga menyinggung  pentingnya transportasi yang menghubungkan Natuna, terutama terkait harga tiket pesawat udara  yang masih tinggi padahal dari sisi jarak  hanya membutuhkan waktu satu jam dari Bandara Internasional Batam.

Tak hanya itu, Haryadi juga menyoroti perlunya pembenahan  di bidang kelautan dan perikanan.

KNPI Natuna menyoroti belum diberikan kewenangan daerahnya untuk mengelola  tambang dan laut. Padahal Natuna merupakan kepulauan yang 99 persen wilayahnya adalah laut.

"Permasalahan wilayah tangkap nelayan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi nelayan lokal dengan aturan-aturan pemerintah pusat yang dianggap tidak memihak kepada nelayan lokal Natuna," ungkap Haryadi.

Ia melanjutkan bahwa harapan warga Natuna di tengah  perayaan HUT ke-78 RI tahun 2023 menjadi momentum pemerintah untuk membenahi semua sektor yang ada di Natuna sebagai daerah terdepan dan terluar di gerbang utara NKRI.

Natuna patut menjadi perhatian serius demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang sangat mencintai pulau ini sekaligus sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan Tanah Air.

"Dengan menjadikan Natuna sebagai provinsi adalah salah satu bentuk serius pemerintah pusat dalam membangun pulau perbatasan yang lebih maju dan sejahtera ke depannya," tutup Haryadi.