Sebanyak 100 orang warga di Nagari atau Desa Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berada di zona merah atau daerah yang dinyatakan tidak aman dari potensi erupsi Marapi.
"Ada warga kami sebanyak 100 orang di radius 4,5 kilometer atau zona tidak aman Gunung Marapi berada di Jorong Batang Salasiah Rubai Cumantiang ," kata Wali Nagari atau Kepala Desa Bukit Batabuah Firdaus, Rabu.
Ia menyayangkan dalam pemetaan kesiapsiagaan pada rapat koordinasi bersama BPBD dan TNI-Polri serta PVMBG, tidak dijelaskan adanya pemukiman warga di dalamnya.
"Ini yang kami sayangkan karena di dalam peta ada beberapa rumah penduduk yang tidak ada dalam peta hingga tidak terdeteksi berada di radius 4,5 kilometer," kata Firdaus.
Sebelum itu ada pemukiman masyarakat. Contohnya daerah Tabek Gadang dan Rubai Cumantiang yang di dalamnya ada daerah bernama Bareco. Itu tidak ada dalam peta," kata dia.
Ia menegaskan warga yang berada di radius 4,5 kilometer dari puncak Marapi sekitar lereng gunung bisa diberikan edukasi menyeluruh sebagai langkah antisipasi kesiagaan bencana.
"Yang dibutuhkan paling utama saat ini adalah informasi yang valid agar bisa warga memahami karena jika kami dan kelompok siaga bencana yang menyampaikan kadang tidak diterima," kata dia.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam, Sumatera Barat (Sumbar), bersama TNI-Polri mendirikan dua posko siaga untuk penyelenggaraan komando dan koordinasi terkait status Gunung Marapi yang sudah Level III Siaga.
"Posko didirikan di dua tempat dengan risiko besar terdampak kondisi Gunung Marapi saat ini, yaitu di Batu Palano dan Bukit Batabuah. Selanjutnya akan didata jumlah pasti warga yang berada di radius tidak aman sesuai arahan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)," kata Asisten Pemkab Agam Rahman di Lubuk Basung, Rabu.
Menurutnya, pendirian posko disepakati bersama setelah rapat koordinasi yang digelar di Desa Batu Palano bersama Komandan Kodim 0304 Agam, Kapolresta Bukittinggi, perwakilan PVMBG, dan kepala desa yang berada di sekitar lereng Gunung Marapi.
"Seandainya hal yang tidak diinginkan terjadi, kami juga siapkan pengungsian dan tempat berkumpul serta sarana hingga tujuan penyelamatan bisa tercapai," katanya.
Ia mengatakan pemerintah daerah (pemda) akan melihat perkembangan dan evaluasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku koordinator lapangan bekerja sama dengan TNI-Polri.
"Untuk kondisi tanggap darurat akan dikaji ulang. Jika perlu diberikan status itu akan dikoordinasikan setelah melakukan pendataan dan pengecekan ke lapangan," katanya.
Komentar