Karimun (Antara Kepri) - Ketua DPD Laskar Melayu Bersatu Kabupaten Karimun, Provindsi Kepulauan Riau, Datuk Panglima Azman Zainal menyerukan Badan Karantina Pertanian menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan sejumlah instansi, sehingga tidak terkesan hanya menghamburkan anggaran.
"Rapat koordinasi itu harus menghasilkan tindakan nyata dan kekompakan antarinstansi mengingat Karimun merupakan daerah perbatasan yang rawan masuknya komoditas ilegal pembawa hama dan penyakit kekarantinaan," katanya di Tanjung Balai Karimun, Rabu.
Azman Zainal mengatakan, tanpa rapat koordinasi pun, masing-masing instansi sudah seharusnya menjalin kerja sama yang sinergis sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam mengawasi masuknya hewan, tanaman seperti sayuran dan buah-buahan impor tanpa dokumen pemeriksaan kekarantinaan.
Ia menilai, rapat koordinasi yang digelar di Hotel Aston Karimun terkesan pemborosan karena dipastikan mengeluarkan biaya lebih besar ketimbang dilaksanakan di gedung-gedung milik pemerintah.
"Anggaran yang dihabiskan untuk rakor yang seremonial dan penuh retorika itu harus dipertangungjawabkan. Jangan sampai terkesan pemborosan, apalagi sampai terindikasi terjadinya tindak pidana korupsi," katanya.
Karena itu, hasil rakor itu harus memberikan "output" yang nyata dalam menekan masuknya komoditas ilegal melalui pintu-pintu masuk, baik di pelabuhan resmi maupun ilegal.
Ia menilai, penindakan terhadap masuknya komoditas ilegal masih tebang pilih.
"Ada pelaku yang ditindak tapi hanya membawa komoditas seperti daging dari Malaysia dalam jumlah yang relatif sedikit, tapi daging ilegal dalam jumlah besar masuk dan beredar bebas, kesannya tebang pilih kalau tidak mau dituding adanya pembiaran atau konspirasi untuk memperkaya diri," katanya.
Ia berpendapat, pengawasan dan penindakan komoditas ilegal seharusnya diawali dengan proses kaderisasi dalam mewujudkan aparat yang loyal dan tegas dalam menegakkan aturan.
"Jika proses pengkaderan dalam mewujudkan aparat yang berani, kami yakin bisa menekan masuknya hewan dan tumbuhan yang tidak melalui pemeriksaan petugas karantina," ucapnya.
Ia juga menyarankan, sebaiknya pelaksanaan kegiatan kepemerintahan, termasuk rapat koordinasi tidak diadakan di hotel.
"Masih banyak kantor dan gedung pemerintah yang bisa digunakan tanpa mengeluarkan biaya sebesar biaya yang dihabiskan untuk 'meeting' di hotel berbintang tiga seperti Hotel Aston," katanya. (Antara)
Editor: Jo Seng Bie
Berita Terkait
Bapenda Kepri hadirkan Fuel Card Plus upaya tingkatkan PBB-KB
Kamis, 2 Mei 2024 18:16 Wib
Polres Karimun Kepri gagalkan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia dan Korea
Selasa, 30 April 2024 17:21 Wib
Sekda Jawa Barat minta kepala perangkat daerah turun lapangan terkait Gempa Garut
Minggu, 28 April 2024 12:25 Wib
Begini paparan analisis gempa bumi di Garut
Minggu, 28 April 2024 8:16 Wib
Menteri Keuangan Israel desak Mossad serang pemimpin Hamas
Sabtu, 27 April 2024 5:53 Wib
Polisi sebut selebgram Chandrika Chika dan rekan akan jalani rehabilitasi di Lido
Jumat, 26 April 2024 12:01 Wib
Bapenda sebut kesadaran warga Kepri bayar pajak semakin baik
Rabu, 24 April 2024 16:33 Wib
Polres Karimun gagalkan penyelundupan 6 PMI ilegal asal NTB
Selasa, 23 April 2024 18:03 Wib
Komentar