Dana Pilkada Tanjungpinang Tahap Pertama Berkurang

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah Kota Tanjungpinang mengurangi dana untuk penyelenggaraan pilkada tahun 2018, dengan alasan kesalahan penghitungan.

Komisioner KPU Tanjungpinang Yusuf Mahidin, di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan dana pilkada untuk tahap pertama seharusnya Rp5,4 miliar, namun hanya direalisasikan Rp5 miliar.

"Alasannya salah penghitungan. Awalnya dana untuk Bawaslu Tanjungpinang Rp2 miliar meningkat menjadi Rp2,4 miliar. Penambahan Rp400 juta itu dari dana KPU Tanjungpinang," katanya.

Pada 31 Juli 2017, KPU Tanjungpinang dan pemerintah setempat menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan pilkada. Dalam perjanjian itu ditegaskan tahap awal (anggaran murni tahun 2017) Rp5,4 miliar, kemudian dialokasikan kembali pada anggaran perubahan tahun 2017 sebesar R3,6 miliar.

Sementara pada anggaran murni tahun 2018 dialokasikan dana sebesar Rp7,8 miliar.

Terkait kekurangan dana pilkada pada tahap awal pencairan, Yusuf menjelaskan Pemkot Tanjungpinang berjanji akan menambahkannya ke dalam anggaran perubahan.

"Tidak ada kendala dalam proses pencairan dana tersebut, meski awalnya sempat terjadi perbedaan pendapat antara KPU Tanjungpinang dengan Kesbangpolinmas Tanjungpinang terkait persyaratan pencairan dana hibah itu. Kami tidak penuhi persyaratan itu, karena ini dana hibah untuk pilkada, bukan LSM," ujarnya.

Saat ini, kata dia, KPU Tanjungpinang melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi persyaratan partai calon peserta Pemilu 2019. Selain itu, KPU Tanjungpinang juga membuka penerimaan calon tenaga lepas.

"Kami juga membuka pendaftaran lembaga pemantau pemilu, dan akhir Oktober 2017 kami merekrut penyelenggara pilkada ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto