Dua tahun Awe-Nizar memimpin Lingga

Lingga (Antaranews Kepri) - Laskar Bunda Melayu (LBM) memaparkan beberapa kelemahan pasangan Awe-Nizar dalam menahkodai Pemerintah Kabupaten Lingga dalam dialog akbar refleksi dua tahun kepemimpinan Awe-Nizar yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) tanjungpinang di salah satu kantor media lokal di Kepri.

"Kelemahan dibidang birokrasi terlihat dari mutasi pejabat, yang dalam waktu dua tahun sudah tiga kali mutasi, bagaimana mau beradaptasi baru dilantik terus diganti lagi," kata Ketua LBM, Hairul Anwar kepada Antara, Sabtu.

LBM juga menyoroti wacana akan mundurnya Bupati Lingga jika program persawahan dan pertaniannya menampakkan hasil, hal ini menurutnya adalah hal yang mustahil dalam waktu yang sangat singkat program pertanian tersebut menampakan hasil. Apalagi program persawahan tersebut mengandalkan kucuran anggaran dana dari pusat dan provinsi dan tidak ditopang dari APBD Kabupaten Lingga.

Seharusnya menurut Hairul, Bupati Lingga dapat memanfaatkan potensi perkebunan sagu yang sudah dimulai sejak turun temurun, dan terbukti disalah satu kabupaten di Provinsi Riau program tersebut berhasil mengantarkan daerah tersebut sebagai penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor perkebunan pengolahan sagu.

Sebelumnya BUMD Kabupaten Lingga juga pernah mengelola sooun dah itu nyaris berhasil hanya saja saat itu jumlah produksi sagu yang diminta tidak disanggupi oleh BUMD Lingga.

"Potensi ini tinggal dimaksimalkan karna pondasinya sudah, dan masyarakat juga sudah terbiasa ketimbang persawahan yang membutuhkan anggaran besar dan masyarakat belum terbiasa," katanya.

Aktifis Mahasiswa ini juga menyoroti terdapatnya Silva (Sisa lebih pembiayaan anggaran) pada APBD Kabupaten Lingga tahun 2017 senilai Rp81,28 milyar ini menurutnya dapat dimaknai dua hal, yang pertama karena lemahnya kinerja OPD dalam pengelolaan anggaran, dan yang kedua penyusunan program di setiap OPD yang kurang matang antara target pendapatan dan belanja tidak seimbang.

Dampak bagi masyarakat sangat jelas dengan serapan anggaran yang besar tersebut, masyarakat jadi tidak mendapat pelayanan yang maksimal dan banyak program yang tidak terlaksana. Belum lagi program dibidang kesehatan pemerintah masih enggan memaksimalkan pelayanan kesehatan di pulau-pulau seperti pengadaan ambulan laut dan ketersediaan tenaga kesehatan.

"Dampaknya kemarin ada warga yang meninggal dunia, karna tidak mendapat pelayanan medis yang maksimal," kata dia.

Terakhir LBM juga menyoroti program pencitraan dan publikasi yang berlebihan oleh beberapa media massa dalam pemberitaan menyangkut kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga, yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

"Faktanya kesejahteraan masyarakat Lingga masih jauh dan program pemerintah belum benar-benar dirasakan masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya keberhasilan suatu pemerintahan bukan dinilai dari individu atau kelompok yang berada dilingkungan itu sendiri, namun lebih dari itu tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan dinilai dari masyarakat banyak yang merasakan dampak dari pembangunan itu sendiri. (Antara)

Editor : Pradanna Putra