Wilayah kerja pendamping desa sebaiknya diperkecil

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan wilayah kerja Pendamping Lokal Desa diperkecil agar berjalan efektif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Pemprov Kepri, Sardison, di Tanjungpinang, Selasa (18/9), mengatakan seorang pendamping desa sekarang bertugas untuk 3-5 desa, sedangkan kondisi desa di Kepri kebanyakan berada di pulau-pulau.

"Bahkan ada satu desa yang wilayahnya mencapai dua pulau. Kondisi ini yang tidak memungkinkan target kerja PLD tercapai," ujarnya seusai acara pemantapan LPD di salah satu hotel di Tanjungpinang.

Sardison mengemukakan Kepri memiliki 62 orang PLD. Jumlah pulau yang meliputi lima kabupaten di Kepri mencapai 275 pulau. Pendamping itu tidak mungkin dapat bekerja efektif dan optimal bila harus memfasilitasi dan membina lebih dari dua desa dengan kondisi Kepri yang terdiri atas pulau-pulau.

"Bagaimana mungkin dalam sehari mereka bisa `melompat` ke pulau satu dan pulau lainnya. Tentu ini membutuhkan energi yang besar, selain harus melewati ombak yang besar," ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membuat kebijakan khusus untuk Kepri.

Menurut dia, seorang PLD di Kepri hanya mampu menangani dua desa.

"Dengan kondisi geografis Kepri seperti ini, tentu tantangan jauh lebih berat dibanding desa yang berada pada satu daratan. Dua desa sudah maksimal ditangani oleh PLD," katanya.

Selain persoalan itu, ia mengatakan Kepri kekurangan PLD yang berlatar pendidikan sarjana teknik sipil untuk membangun desa.

Saat ini, jumlah sarjana teknik sipil yang menjadi pendamping desa masih langka.

"Ada yang ikut seleksi sebagai pendamping desa, namun gagal. Kami minta ada jalur khusus yang diberikan agar mereka dapat menjadi tenaga pendamping," katanya. (Antara)