Disdik Lingga siapkan lahan untuk tiga SMA baru

Lingga (Antaranews Kepri) - Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga menyiapkan tiga lahan di daerah pesisir untuk tiga SMA yang akan dibangun menggunakan APBD Provinsi Kepri pada 2019.

"Sekolah itu ada di tiga kecamatan di Lingga, yaitu di Kepulauan Posek, Singkep Pesisir dan Singkep Selatan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Djunaidi Adjam, kepada Antara, Jumat.

Dengan selesainya penetapan lahan untuk pembangunan sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut, tentunya menjadi kabar baik bagi daerah-daerah peisisir di Kabupaten Lingga yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pendidikan sembilan tahun, karena terkendala transportasi dan lainnya pada tahun depan hal tersebut sudah bisa teratasi.

Djunadi berharap pembangunan tersebut dapat berjalan lancar, dan sokongan dari semua pihak sangat diharapkan demi suksesnya pembangunan sekolah baru di Kabupaten Lingga. Hal ini karena sudah sangat dinanti oleh masyarakat pesisir, yang selama ini membutuhkan biaya besar untuk melanjutkan sekolah tingkat SMA sehingga banyak anak-anak pulau yang putus sekolah.

"Ini demi kepentingan pendidikan kita kedepan, dan ini sudah dinanti sudah sejak lama, untuk itu kita ajak semua pihak mendukung dan mengawasi pembangunannya agar terelisasi dengan baik," jelasnya.

Demi lancarnya persiapan lokasi untuk pembangunan sekolah baru tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga juga berkeliling di tiga lokasi yang akan dibangun sekolah baru tersebut dan melakukan gotong royong bersama masyarakat setempat.

Sebelumnya beberapa sekolah baru yang telah didirikan setahun yang lalu, masih menumpang di gedung-gedung bekas perkantoran dan bekas bangunan-bangunan pemerintah.

Pembangunan ini merupakan program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menganggarkan, Rp400 miliar lebih untuk pembangunan 49 unit sekolah di Provinsi Kepulauan Riau dan salah satunya adalah di Kabupaten Lingga. Anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan beberapa fasiltas pendukung pendidikan lainnya, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengalokasikan 25 persen APBD di bidang pendidikan. (Antara)