Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi Demokrat Maskur Tilawahyu menilai masih banyak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang takut membuat terobosan untuk memajukan Tanjungpinang.
"Kalau bekerja hanya mengikuti aturan saja, Tanjungpinang akan begini saja," kata Maskur di Tanjungpinang, Jumat (1/2).
Maskur berharap, dengan adanya wacana rotasi seluruh pejabat eselon II yang disampaikan Wali Kota Tanjungpinang Syahrul dalam waktu dekat ini, diharapkan berdampak positif terhadap kinerja Kepala OPD ke depan.
"Yang penting jangan ada istilah pejabat titipan," imbuhnya.
Sementara, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul belum menyebutkan waktu pelaksanaan rotasi tersebut. Kendati demikian, sebutnya, sebanyak 30 Kepala OPD telah dikirim mengikuti assesment di Bandung pada 29-30 Januari 2018 kemarin.
"Sudah selesai, kita tinggal menunggu hasilnya," ucapnya.
Menurut Syahrul, output assesment itu merupakan indikator kinerja untuk menempatkan posisi yang tepat bagi para pejabat eselon II di 30 OPD nantinya.
"Jadi assesment ini pemetaan kemampuan para pejabat. Sesuai keahlian dan bidangnya masing-masing" ungkapnya.
Setelah dilakukan rotasi, lanjutnya, beberapa kursi jabatan kepala OPD yang kosong akan dilaksanakan lelang jabatan.
Kepala OPD yang belum terisi di antaranya, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan selanjutnya.
"Tim panitia seleksinya berasal dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan melibatkan akademisi serta tokoh masyarakat," tutur Syahrul.
Berita Terkait
Pemprov Kepri gelar Festival Indera Sakti untuk tarik wisatawan
Jumat, 26 April 2024 19:14 Wib
Golkar DKI pastikan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jabar
Jumat, 26 April 2024 16:51 Wib
DPRD Kepri saran pusat izinkan daerah kelola sisa bijih bauksit
Jumat, 26 April 2024 7:45 Wib
Rahma daftar di Partai Demokrat untuk maju Pilkada Tanjungpinang
Selasa, 23 April 2024 7:33 Wib
Calon perseorangan Pilwako Tanjungpinang wajib didukung minimal 16.708 orang
Senin, 22 April 2024 8:12 Wib
Ini tanggapan Pj Wali Kota Tanjungpinang terkait kasus hukumnya
Minggu, 21 April 2024 7:03 Wib
Pj Wali Kota Tanjungpinang terancam penjara 8 tahun
Sabtu, 20 April 2024 6:17 Wib
Pj Wali Kota Tanjungpinang jadi tersangka kasus dugaan pemalsuan surat tanah
Jumat, 19 April 2024 16:43 Wib
Komentar