Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Gubernur Provinsi Kepulaian Riau Isdianto, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kehadiran Aparat Sipil Negara (ASN) di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) usai apel perdana pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran Idul Fitri 1440 H, Senin (10/6).
"Saya ingin memastikan jika nama-nama yang sudah paraf memang hadir. Bukan paraf yang diwakilkan," ujar Isdianto disela sidak tersebut.
Pada sidak tersebut Gubernur Kepualaun Raiau (Kepri) langsung minta daftar kehadiran ASN kepada Kabag Tata Usaha (TU) di setiap OPD yang dikunjungi.
Secara keseluruhan, kata Isdianto, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Kepri yang hadir usai libur Lebaran sudah cukup memuaskan. Hanya beberapa ASN saja yang tidak hadir, namun alasannya jelas, di antaranya karena alasan sakit atau sedang mengikuti rapat.
Setelah pengarahan dari Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan bagi ASN yang hari ini tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas, tentu akan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Makanya kita minta OPD membuat laporan kehadiran tertulis ditujukan kepada Wakil Gubernur dan Gubernur Kepri," kata Isdianto.
Dalam kesempatan ini, Isdianto juga meminta para ASN agar tetap menjaga kekompakan, menjaga silaturahim, tidak saling menyalahkan, apalagi menjelek-jelekan satu sama lainnya.
"Kita semua ini tidak ada yang hebat, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Buatlah suasana nyaman saat berada di kantor, saling silaturahim dan melengkapi satu sama lainnya," ujarnya.
Dia juga meminta ASN terus memperbaiki kinerja dan tingkat kedisplinan masing-masing. Karena apapun yang di lakukan pegawai saat ini, tidak pernah luput dari pengawasan masyarakat.
"Kita ini bekerja selalu dalam pengawasan masyarakat. Makanya bekerjalah dengan benar, jangan membuat para pelaku sejarah pembentukan Kepri kecewa dengan perkembangan Kepri setelah berdiri sendiri menjadi Provinsi," ujarnya.
Adapun sejumlah kantor OPD yang disidak oleh Wakil Gubernur kali ini adalah kantor BKPSDM, BPKAD, Barenlitbang, Dispora, DPMPTSP dan Biro Humas, Protokol dan Penghubung (HPP).
Komentar