BP Batam janji membahas status Kampung Tua dalam pengembangan Rempang

Kepala BP Batam Muhammad Rudi saat menemui warga yang berdemo di depan kantor BP Batam, Rabu (23/8). (ANTARA/Yude)

Batam (ANTARA) - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi berjanji membahas status Kampung Tua ke pemerintah pusat di depan aksi penolakan pengembangan Pulau Rempang dan Galang sebagai daerah Eco City.

Aksi itu menuntut pemerintah untuk tidak melakukan relokasi di 16 lokasi Kampung Tua yang ada di wilayah tersebut.

"Yang dituntut bapak ibu adalah status 16 lokasi Kampung Tua yang harus dikeluarkan untuk perkembangan investasi, ini yang akan kami sampaikan ke pemerintah pusat," ujar Rudi di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu.

Dia menyebutkan permintaan warga tersebut segera disampaikan ke pemerintah pusat. Namun saat ini pihaknya masih butuh pengambilan data terkait batas hutan lindung di daerah tersebut.

"Setelah ini selesai, baru kami akan kembali ke Jakarta dan menyampaikan permasalahan yang sebenarnya," kata Rudi.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihaknya ingin warga juga ikut terlibat agar tahu permasalahan yang sebenarnya. Karena, menurutnya, banyak isu-isu liar yang beredar di lapangan, sehingga susah untuk menjelaskan kepada warga.

"Saya juga belum mendapatkan keputusan dari pusat penggantian (kompensasi) ini, makanya saya belum bisa bertemu dengan warga," katanya.

Dia juga mengajak beberapa perwakilan warga untuk ikut ke Jakarta menemui beberapa menteri yang terlibat dalam investasi ini agar bisa menyampaikan langsung permasalahan yang dihadapi.

"Apa yang bapak ibu tolak, kami sudah paham. Maka dari itu mari kita duduk, supaya nanti bisa sama-sama ke Jakarta, apa aspirasi warga, ini yang disampaikan kepada menteri. Karena kalau ada perwakilan dari warga, ini akan lebih baik," ujarnya.

Aksi demo ribuan warga Pulau Rempang dan Galang di depan Kantor BP Batam ini dijaga oleh ratusan aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam.