DJPb catat realisasi belanja APBN di Kepri capai Rp9,6 triliun

Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Kepulauan Riau (DJPb Kepri) mencatat realisasi belanja APBN wilayahnya per31 Agustus 2023 mencapai Rp9,6 triliun atau 58,90 persen dari total pagu Rp16,4 triliun.

"Realisasinya lebih besar dibanding belanja APBN periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp7,9 triliun atau 50,83 persen dari total pagu Rp15,7 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepri Indra Soeparjanto di Tanjungpinang, Kepri, Rabu.

Ia merinci belanja APBN regional Kepri per 31 Agustus 2023 meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,4 triliun atau 51,95 persen dari total pagu Rp8,4 triliun.

Realisasi ini lebih tinggi 38,07 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, karena realisasi belanja barang dan modal yang lebih tinggi pada 2023.

Kemudian, belanja pegawai Rp1,3 triliun, belanja barang Rp2,1 triliun, belanja modal Rp844 miliar, belanja bantuan sosial Rp2 miliar, dan belanja lainnya Rp82 miliar.

Selanjutnya, pendapatan negara per 31 Agustus 2023 telah terealisasi sebesar Rp7,7 triliun atau telah mencapai 66,02 persen dari total target pendapatan sebesar Rp11,8 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Adapun penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar Rp6,503 triliun atau 68,10 persen dari target pendapatan pajak sebesar Rp9,5 triliun. Sedangkan, PNBP sebesar Rp1,2 triliun atau 57,24 persen dari pagu Rp2,2 triliun.

Adapun realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) Kepri sebesar Rp5,2 triliun atau 66,21 persen dari total pagu Rp7,9 triliun. Angka ini meningkat 9,85 persen dibanding periode yang sama pada 2022.

Sampai dengan akhir Agustus 2023, TKD yang telah tersalurkan ke Kepri, antara lain dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp746 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp3,08 triliun, DAK fisik Rp335 miliar, DAK nonfisik Rp890 miliar, dana insentif daerah (DID) Rp36 miliar, dan dana desa Rp171 miliar.

"Peningkatan TKD dikarenakan terdapat proyek prioritas nasional dan major project pada tahun 2023 pada beberapa pemerintah daerah," ungkap Indra.

Ia melanjutkan bahwa APBN sebagai instrumen fiskal, juga berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Selama pandemi COVID-19, APBN telah bekerja sangat keras dalam menjalankan fungsinya.

Kebijakan antisiklus APBN berperan efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi baik secara nasional maupun regional.

"Pertumbuhan ekonomi di Kepri telah menunjukkan progres pemulihan yang signifikan sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas usaha masyarakat setempat," ujar Indra.

Di sisi lain, lanjut dia, berkurangnya kasus COVID-19 secara global dan domestik juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Kepri untuk kembali bangkit meningkatkan perekonomian daerah.

Hal itu pun tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 melalui efektivitas kebijakan fiskal dan APBN 2022 dalam menavigasi proses pemulihan ekonomi.

"Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 tetap menjadi tujuan dan harapan bersama, melalui kolaborasi instansi vertikal kementerian keuangan, APBN sebagai instrumen fiskal dapat terlaksana secara optimal dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kepri," sebut Indra.