Pemprov Kepri gelar rakor bersama bahas inflasi sampai PPDB

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menggelar rapat koordinasi (rakor) rutin membahas persoalan inflasi, stunting hingga penerimaan peserta didik baru (PPDB) bersama forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota setempat.

"Rapat ini rutin digelar setiap tiga bulan sekali sangat penting diadakan guna membahas isu-isu aktual yang sedang dan sebagai wadah bertukar pikiran bagi pemimpin-pemimpin di Kepri," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai memimpin rapat, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/6).

Gubernur Ansar Ahmad dalam kesempatan itu mengapresiasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri yang telah begitu baik mengendalikan inflasi daerah itu pada tahun 2023.

Kerja keras TPID mengendalikan inflasi di Kepri berbuah penghargaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai TPID berkinerja terbaik di Sumatera.

"Penghargaan ini apresiasi yang luar biasa untuk kita, karena mengendalikan inflasi bukan hal yang mudah, sehingga butuh kekompakan dan sinergi yang baik," kata Ansar.

Ansar juga menekankan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai apabila inflasi masih tinggi, karena daya beli masyarakat otomatis menurun akibat inflasi.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kepri untuk terus bersama-sama bekerja keras mengendalikan inflasi.

"Mana-mana objek inflasi yang berpotensi meningkat kita harus segera mengambil langkah intervensi dan preventif agar harganya tetap terjaga," ujar Ansar.

Pada tahun 2023, kata dia, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi di Kepri turun sebesar 3,07 persen dari tahun 2022. Sementara data inflasi di bulan Mei 2024, inflasi di Kepri secara year on year adalah sebesar 3,67 persen. Artinya TPID harus bekerja lebih optimal untuk mengendalikan inflasi di tahun 2024.

Sementara terkait dengan stunting, lanjut Ansar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri melaporkan pada bulan Mei dan Juni sudah melaksanakan tahapan intervensi serentak pencegahan stunting di tujuh kabupaten/kota yang tersebar di daerah tersebut.

Adapun intervensi stunting yang berjalan di bulan Juni sudah mencapai sebesar 91,40 persen balita yang tertimbang dan terukur untuk wilayah Kepri. Kabupaten Lingga menjadi yang tertinggi untuk tahapan intervensi stunting dengan capaian 99,91 persen, sementara Kabupaten Karimun menjadi yang terendah dengan capaian 81,08 persen.

"Bagi wilayah atau daerah yang sudah selesai melaksanakan kegiatan intervensi serentak, diarahkan untuk melakukan pemantauan dan monitoring ulang kembali terhadap balita yang bermasalah gizi atau stunting," katanya lagi.

Selain itu, Gubernur Ansar turut menyinggung masalah PPDB tahun ajaran 2024/2025. Ia meminta Dinas Pendidikan Kepri tegas dalam PPDB sesuai regulasi dan zonasi sekolah. Dia menekankan tidak ada praktik titipan dalam PPDB di Kepri.

"Jangan ada yang main mata, semuanya harus mengikuti regulasi dan zonasi yang sesuai untuk sekolahnya, tidak ada yang titip menitip untuk PPDB," kata Ansar pula.