Polemik Golkar Hambat Ansar Dampingi Soerya Respationo

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Polemik yang terjadi di Partai Golkar menghambat Ansar Ahmad mencalonkan diri sebagai calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau mendampingi Soerya Respationo, kata pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Suradji di Tanjungpinang, Kamis.

"Apalagi Mahkamah Partai Golkar sudah memutuskan mengakui hasil Munas Partai Golkar di Ancol. Ini akan menghambat Soerya berpasangan dengan Ansar Ahmad, karena Ansar masuk dalam kubu Aburizal Bakrie," ujarnya.

Dia menduga Agung Laksono tidak mengizinkan Ketua DPD Partai Golkar Kepri Ansar dicalonkan sebagai gubernur maupun wakil gubernur. Apalagi Ansar pernah mengancam kader Partai Golkar di Kepri akan dipecat jika ikut dalam munas yang digelar Agung Laksono di Ancol.

Agung juga pernah mengancam memecat Ansar sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kepri sebelum sidang Mahkamah Partai.

"Seharusnya Ansar membaca dan mengantisipasi kondisi ini jauh-jauh hari dengan tidak berkubu agar dapat menggunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya untuk mencalonkan diri pada pilkada," ujarnya.

Suradji memprediksi permasalahan di internal DPP Partai Golkar itu akan memutuskan langkah Bupati Karimun Nurdin Basirun untuk mendampingi Soerya Respationo yang saat ini menjabat  Wakil Gubernur Kepri.

"Peluang lain yang didapat Nurdin, memimpin Partai Golkar di Kepri. Kami dapat informasi, Huzrin Hood juga ingin mendapatkan jabatan itu," ungkapnya.

Terkait permasalahan itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Kepri Agustar menegaskan kepengurusan Aburizal Bakrie diakui negara melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM. Keputusan Hakim Mahkamah Partai Golkar juga seri, tidak memenangkan kubu Agung Laksono maupun kubu Aburizal Bakrie.

"Kubu Aburizal Bakrie kemungkinan meneruskan permasalahan itu ke pengadilan," ujarnya.

Dia mengatakan pengusungan Soerya-Ansar sudah mendekati final. Partai Golkar dan PDIP semakin intensif melakukan komunikasi politik.

Namun terkait keinginan PDIP agar Ansar menyelesaikan permasalahan di DPP Partai Golkar, kata dia, tidak mungkin dapat dilakukan. Sebab permasalahan itu terjadi di pusat, bukan di Kepri.

"Tetapi fakta yang terjadi hari ini, kepengurusan Aburizal Bakrie yang diakui negara. Mau kembar berapa pun, tetap negara mengakui kepengurusan Aburizal berdasarkan hasil Munas Partai Golkar di Riau," ujarnya. (Antara)

Editor: Rusdianto