Tanjungpinang (Antara Kepri) - Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendukung penggunaan hak interpelasi agar Gubernur Nurdin Basirun menjawab seluruh permasalahan mutasi pejabat eselon II-IV baru-baru ini.
Ketua Fraksi Golkar Dewi Kumalasari, di Kantor DPRD Kepri, Senin, mengatakan pelaksanaan mutasi pejabat eselon II-IV tidak adil dan tidak sesuai mekanisme yang berlaku.
"DPRD Kepri tidak terlibat sama sekali dalam mutasi pejabat tersebut. Bahkan anggota legislatif tidak diundang," ujarnya.
Badan Musyawarah DPRD Kepri mengagendakan rapat paripurna terkait rencana penggunaan hak interpelasi tersebut. Saat ini, jumlah anggota legislatif yang mendukung hak interpelasi lebih dari 10 orang.
"Sudah lebih dari cukup untuk mengajukan hak interpelasi. Saya juga mendukung," tegasnya.
Namun jumlah anggota DPRD Kepri hingga pukul 10.00 WIB belum kuorum. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak sudah berada di kantornya.
"Kami optimistis hak interpelasi dapat dilaksanakan. Tujuannya sangat baik, kami ingin kinerja pemerintah diperbaiki," ucapnya.
Terkait isu "karimunisasi", Dewi mengatakan isu itu muncul lantaran cukup banyak pejabat asal Karimun yang dilantik sebagai pejabat eselon II-IV.
Gubernur Nurdin memiliki hak untuk menunjuk dan menetapkan pejabat asal Karimun atau asal daerah lainnya untuk menjabat di Pemprov Kepri. Namun kebijakan itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti melalui proses asesmen.
Pejabat dari pemerintah kabupaten dan kota yang ikut asesmen juga seharusnya sudah mengajukan surat pengunduran diri, dan diterima oleh pemerintah setempat.
"Mekanisme mutasi pejabat seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur," katanya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Fraksi Golkar Dukung Interpelasi Gubernur Kepri
DPRD Kepri tidak terlibat sama sekali dalam mutasi pejabat tersebut. Bahkan anggota legislatif tidak diundang
Komentar