Tanjungpinang (Antara Kepri) - Program studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang bekersama dengan Kedutaan Besar Prancis di Jakarta French Naval Academy, menggelar seminar bilateral bertajuk Penegakan Hukum di perairan Zona Ekonomi Eklusif dan Kepulauan, di Hotel Aston, Tanjungpinang, Kamis (19/10).
Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Syafsir Akhlus mengatakan seminar bilateral yang dilaksanakan sejak Rabu (18/10) tersebut upaya untuk mengenalkan bahwa peningkatan hukum di daerah ZEE dengan memaparkan pengalaman-pengalaman di kawasan Indonesia, Malaysia, Singapura, Filiphina.
"Seminar ini sebenarnya lebih kepada kajian akademik terhadap, mengenalkan hukum-hukum internasional yang berlaku pada negara tersebut, semua dimensi dibahas di sini. ZEE itu dimiliki suati negara tetapi dapat dipakai oleh negara negara lain, sebagaimana dipakai atau dimiliki adalah batasan yang diatur perjanjian internasional," ujarnya.
Ia mengatakan, adapun dalam kajian akademik yang akan dipaparkan dalam seminar tersebut yakni membandingkan kesesuaian aturan hukum pada ZEE dengan hukum nasional di sebagian negara kepulauan. Kajian mengenai penerapan penguasaan kawasan ZEE di Indonesia dibahas dalam seminar tersebut.
"Indonesia daerah kepulauan, kita ini beda dengan ZEE normal, ini yang kita bahas, kita lihat dan bandingkan dengan pengalaman di Eropa. Memang ini adalah upaya strategis kita untuk mendukung daerah kepulauan ini untuk dikelola dengan sebaik-baiknya, dan hasil rekomendasi ini disampaikan nanti melalui Dikti, bagaimana kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman, bagaimana dengan hukum nasional dan internasional. itu yang akan disampaikan," ujarnya.
Ia menjelaskan, Umrah mengundang Kedubes Prancis mengingat sejarah dengan Prancis sudah cukup lama, secara emosional Umrah memiliki kedekatan dengan sejumlah akademisi dan peniliti di Kedubes Prancis di jakarta.
Beberapa kerja sama antara Umrah dengan Prancis adalah upaya untuk mendorong Indonesia, khususnya daerah kepulauan untuk dapat berkembang dengan aturan ZEE yang tepat.
Sebagai contoh, lanjut Aklus menjelaskan, ketika masyarakayt nelayan tidak boleh mendekati perairan ZEE dan kemudian terdapat aturan hukum ataupun kebijakan pemerintah dalam sisi hukum yang tidak tepat, dapat merugikan daerah kepulauan yang harus disesuaikan dengan perjanjian internasional.
"Kita memberikan dan berupaya mendorong daerah kepulauan untuk dikelola dengan tepat. Kita harapkan ini bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk provinsi khususnya, seperti Kepulauan Riau, ada nilai khusus bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat," ujarnya.
Dalam seminar tersebut, Akademi Angkatan Laut Prancis membawa keahliannya dalam penegakan hukum di laut.
Kepala Program Studi Hubungan Internasional FISIP Umrah, Sayed Fauzan mengatakan, seminar tersebut menindaklanjuti penelitian yang dilakukan di Akademi Angkatan Laut (seminar Penegakan Hukum di Straits, dibandingkan pada Selat Malaka, dengan mitra Indonesia pada 6-10 Juni 2016 di Brest dan Paris.
Dalam penelitian tersebut sudah mengunjungi fellowship dan penelitian lapangan mengenai keamanan maritim di Asia Tenggara, dan UMRAH sudah melakukan penelitian terkini yang dilakukan pada Dinamika Hukum Penegakan Laut di Perairan Kepulauan Riau.
"Lebih tepatnya, ini akan memperdalam kunjungan dan pembicaraan sebelumnya oleh staf Prancis di UMRAH," katanya.
Ia mengatakan, hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut terbagi kedalam penelitian dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, untuk membawa wawasan dan untuk mengatasi tantangan keamanan bersama di laut, seperti polusi, migrasi ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan.
"Jangka panjang, untuk berbagi pelajaran tidak hanya untuk industri nasional tetapi juga untuk kedua wilayah, karena baik ASEAN dan UE terlibat dalam program keamanan maritim," ujarnya.
Strategi Keamanan Maritim diluncurkan oleh Brussels pada tahun 2014 dan Komunitas Keamanan Politik ASEAN sebagai serta Forum Maritim ASEAN di Asia Tenggara. Dalam tujuan ini, rekan-rekan dari negara tetangga Malaysia, Filipina dan Singapura turut memberikan pandangan mengenai masalah transnasional dan kerja sama saat ini.
Dalam seminar tersebut turut dihadiri, para pembicara dan pembahas, diantarnya Kapten (Angkatan Laut) Degans (Angkatan Laut Prancis - ILO di IFC di Singapura), Pierre Ferrebeuf (IISS-Asia), Komandan Lacroix (Atase Pertahanan Angkatan Laut Prancis di Jakarta), Laksamana Madya (Laksamana) Dr Desi Albert Mamahit, Siswanto Rusdi (NAMARIN-Jakarta), Dr Alban Sciascia (Pusat IAO-Asia), Neil Silva (Spesialis Reformasi Hukum, Lembaga Kelautan dan Hukum Laut; Penasehat, Sekretariat Dewan Pertimbangan Pantai Nasional).
Tidak hanya itu, Umrah turut mengundang Dr Collin Koh (RSIS / S. Rajaratnam School of International Studies - Singapura), Sekelompok peneliti di Program Keamanan Maritim, Laksamana Dr Marsetio (mantan kepala staf TNI-AL - UI, UGM, UMRAH, UNHAN) dan Kapten Sanifah (Wakil Direktur Operasi Selatan, MMEA-Malaysia). (Antara)
Editor: Rusdianto
Komentar