Kini tersisa hanya sekitar 67 desa lagi yang belum dapat menikmati lampu penerangan oleh PLN.
67 desa dimaksud tersebar di tujuh kabupaten/kota yang ada di wilayah Kepulauan Riau.
Kecuali Kabupaten Natuna yang desa-nya sudah teraliri listrik 24 jam.
General Manager PLN Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Muhammad Irwansyah Putra, meminta masyarakat desa yang belum memperoleh listrik tak perlu khawatir.
Sebab, hingga Juni 2020 mendatang PLN menargetkan seluruh desa di daerah itu akan diterangi listrik.
"Kami optimis target itu akan tercapai," kata Irwansyah di Tanjungpinang, Selasa (15/10).
Menurut Irwansyah, sampai akhir tahun 2019 ini PLN bisa saja menyelesaikan masalah instalasi listrik ke seluruh desa yang menjadi sasaran kerja PLN se Kepulauan Riau.
Namun, kata dia, ada beberapa kendala yang menyebabkan program listrik desa itu tidak bisa rampung pada tahun ini.
Salah satunya, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tidak akan selesai dibangun tahun ini.
Kendala dan strategi
Demografi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen laut dan hanya empat persen daratan, menjadi tantangan tersendiri bagi PLN untuk mewujudkan pogram listrik desa 100 persen di 2020.
PLN telah menyiapkan strategi jitu untuk menjawab tantangan tersebut. Strategi dimaksud ialah dengan menaruh pembangkit diesel di tiap-tiap pulau.
"Meski itu mahal, tapi tanggungjawab PLN," sebut Irwansyah.
Kemudian, lanjutnya, PLN juga punya roadmap guna menyambung pulau-pulau melalui kabel laut.
Seperti yang akan dilakukan untuk menghubungkan Pulau Dabo-Selayar-Senayang, Kabupaten Lingga dalam waktu dekat ini.
Tahapan itu dirangkai dalam program "Menjahit Pulau", di mana pulau-pulau dijadikan satu dengan jaringan transmisi sehingga mengurangi pembangkit-pembangkit yang ada di pulau.
PLN juga akan menarik kabel laut dari Selat Panjang akan ditarik ke Bengkalis (Sumatera) lalu ke Kabupaten Karimum.
"Setelah itu ditarik, maka pulau di sekitar Karimun akan terjahit semua," jelas Irwansyah.
Kendala lainnya, ialah PLN juga dianjurkan menggunakan energi baru terbarukan (EBT) seperti Biogas dan Biomassa.
Sementara lahan di Kepulauan Riau sangat terbatas untuk menggunakan kedua EBT tersebut.
Hal ini kemudian memaksa PLN harus menggunakan fosil, yakni memadukan batubara dan gas.
"Karena, kalau semua memakai gas, akan ada permasalahan jika pasokan sumber gas berkurang," imbuh dia.
Kendati dihadapi sejumlah kendala. Irwansyah menegaskan bahwa kendala bukan jadi hambatan bagi PLN mewujudkan desa di Kepri terang-benderang.
"Kalau bicara kendala, bangun tower saja ada kendala. Kendala bukan sebuah persoalan," tegasnya.
Pembangunan PLTU
Disinggung masih adanya pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah Kepulauan Riau, khususnya Pulau Bintan (Tanjungpinang-Bintan). Irwansyah mengaku saat ini daya listrik di daerah tersebut sebenarnya sudah mencukupi.
Terjadinya pemadaman, lanjut dia, bukan disebabkan oleh kekurangan daya, melainkan karena cuaca atau masalah-masalah teknis lainnya.
Meskipun, menurut dia, kekurangan pasokan gas di Batam sedikit banyak juga berpengaruh terhadap ketidakstabilan suplai daya ke Tanjungpinang.
Dia mengemukakan, PLN ke depan juga telah merencanakan menambah daya dengan membangun PLTU 2 x 100 megawatt di Kabupaten Bintan.
PLTU tersebut, ditargetkan mulai beroperasi tahun 2023 mendatang.
Dengan adanya PLTU itu, listrik di Pulau Bintan tidak akan mengalami persoalan lagi di kemudian hari
"Lokasi pembangunannya belum ditentukan. Dalam waktu dekat kami akan bahas dulu," ungkap Irwansyah.
Diapresiasi Pemprov
Plt Gubernur Kepri Isdianto, mengaku bahagia dengan hadirnya program listrik desa PLN Riau-Kepri.
Menurut Isdianto, cita-cita listrik masuk desa ini sudah ada sejak era Gubernur Kepri, Almarhum Muhammad Sani.
Ia menyatakan siap membantu PLN dalam menyukseskan program tersebut. Terutama menyangkut persoalan lahan dan hal lainnya sesuai kewenangan Pemprov Kepri.
"Kami sangat berterima kasih kepada PLN. Sebab, mimpi listrik masuk desa ini akhirnya terwujud," tuturnya.
Isdianto mengatakan, memberi penerangan kepada masyarakat merupakan komitmen pemerintah. Pemerintah akan terus berpikir dan berbuat untuk melayani masyarakat.
Aktivitas ekonomi masyarakat akan berputar cepat dan produktif dengan adanya listrik 24 jam.
“Perekonomian daerah akan semakin baik dengan pasokan listrik 24 jam,” ujarnya.
Dia mencontohkan beberapa pulau yang sudah teraliri listrik, secara bertahap perekonomiannya mulai menggeliat.
Di Pulau Ungar, Karimun, misalnya. Di sana, kata Isdianto, UMKM mulai tumbuh seperti pabrik pengolahan sagu dan usaha percetakan batu bata.
Kemudiann, sekolah-sekolah dan kantor pemerintahan desa, kelurahan hingga kecamatan sudah bisa melayani secara elektronik.
Semua itu, lanjut dia, berkat listrik 24 jam yang mulai beroperasi Agustus 2018 lalu. Tadinya listrik di wilayah setempat hanya 12 jam sehari.
“Gembiranya hati masyarakat, juga gembiranya hati kami pemerintah daerah. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan nikmat listrik ini. Salah satunya dengan tetap membuat kawasan ini aman dan nyaman. Apalagi, dengan pasokan 24 jam ini menunjukkan bahwa kawasan ini maju selangkah dari daerah lain yang belum dapat aliran listrik," sebut Isdianto.
Komentar