Tanjungpinang (ANTARA) - Fraksi PKS di DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta Pemprov Kepri segara mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar melakukan karantina wilayah sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Iskandarsyah menyebut pada saat ini karantina wilayah sesuai pasal 55, merupakan suatu keharusan bagi Provinsi Kepri dengan mempertimbangkan bahwa Kepri sebagai salah satu daerah lalu lintas manusia dari luar negeri, kondisinya belum memiliki sarana dan prasarana pendeteksi COVID-19 secara lengkap.
"Sebagaimana telah diatur juga pada pasal 53 bahwa karantina wilayah merupakan bagian respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat, karena kondisi saat ini sudah terdapat 8 pasien positif COVID-19," kata Iskandarsyah, Selasa.
Baca juga: Jumlah pasien positif COVID-19 di Tanjungpinang bertambah satu
Usulan lainnya, katanya, PKS juga meminta pemprov melakukan karantina terhadap pemudik yang datang dari luar Kepri secara langsung, baik itu pemudik lokal ataupun TKI dari luar negeri.
Menurut dia, dari data yang dihimpun ada tiga pelabuhan kedatangan TKI dari luar negeri yang masih beroperasi tanpa pengawasan yang ketat seperti, yang ada di Pulau Batam, Karimun dan Tanjungpinang.
"Kami juga meminta pemulangan TKI dari Malaysia dan Singapura melalui Kepri, harus sesuai dengan SOP Kesehatan," ujarnya.
Kemudian, lanjut Iskandarsyah, pemprov diminta menyediakan sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19, terutama masyarakat miskin dan tidak bekerja karena kondisi pandemi wabah ini.
Baca juga: Pemkot Batam siapkan kebutuhan pangan saat karantina zona wilayah
Lalu, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat-alat test lainnya (Lab RT-PCR dan Rapid Test) segera dipenuhi dengan melakukan tes dengan prioritas lebih dahulu pada status Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta Tenaga
Medis dan Kesehatan.
Penerintah Daerah pun harus merespon segera amanat Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-2019 bahwa untuk pendanaan gugus tugas di daerah bersumber dari APBD yaitu melalui belanja tidak terduga.
"Apabila tidak memenuhi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta memanfaatkan uang kas yang tersedia," tegas Iskandarsyah.
Baca juga: Pasien positif COVID-19 yang meninggal di Batam miliki penyakit penyerta
Berita Terkait
Bandara Batam layani 19.648 pemudik pada puncak arus balik Lebaran 2024
Senin, 15 April 2024 18:56 Wib
Pelni sediakan 19 kapal layani mudik gratis Lebaran 2024, termasuk Batam-Belawan
Senin, 18 Maret 2024 20:42 Wib
SYL harap eksepsinya dapat diterima karena telah menjadi pahlawan saat COVID-19
Rabu, 13 Maret 2024 15:33 Wib
KPU Bintan: Logistik pemilu sudah tiba di Tambalen setelah berlayar 19 jam
Rabu, 7 Februari 2024 16:01 Wib
Gunung Semeru alami sebanyak 19 kali gempa letusan
Senin, 22 Januari 2024 10:47 Wib
AS sebut Houti lancarkan 27 serangan di Laut Merah sejak 19 November
Jumat, 12 Januari 2024 15:10 Wib
Tak ada varian COVID-19 baru yang terdeteksi di Malaysia
Jumat, 29 Desember 2023 16:57 Wib
Pemprov Kepri antisipasi lonjakan COVID-19 saat Natal
Sabtu, 23 Desember 2023 19:12 Wib
Komentar