Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan ketentuan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya dari pulau-pulau di Indonesia, yang harus mengutamakan penerapan prinsip konservasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
"Satu pulau itu paling sedikit 30 persen dikuasai langsung oleh negara dan paling banyak 70 persen dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Dari 70 persen itu pun pelaku usaha wajib mengalokasikan 30 persen untuk ruang terbuka hijau, artinya hanya 49 persen dari luas pulau yang boleh (dimanfaatkan). 51 persen akan dikonservasi," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Aryo Hanggono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Aryo pun memaparkan ketentuan kepemilikan pribadi pulau di Indonesia. Syarat pertama yang harus dipenuhi ialah harus Warga Negara Indonesia.
Selain itu, ujar dia, pemilik pulau juga harus konsisten dengan persentase area konservasi di pulau yang dimiliki.
"Kalau orang Indonesia itu boleh asal dia secara hukum jelas sertifikat kepemilikannya," ujarnya.
Sertifikat kepemilikan, dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjutnya berada di wilayah pengelolaan perairan di sekitar pulau tersebut.
Hal ini dinilai sesuai dengan amanat UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014.
"Sertifikat kepemilikan atau hak atas tanah dari Kementerian ATR/BPN, daratan di ATR/BPN, kami hanya lautnya saja. Kira-kira peraturannya seperti itu," jelasnya.
Saat ini, Aryo memastikan timnya masih melakukan pendalaman terkait isu penjualan pulau di Buton, Sulawesi Tenggara.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa kepemilikan pulau oleh asing dilarang di Indonesia.
"Yang perlu kita tahu adalah pertama siapa yang menjualnya lalu pembelinya siapa, kalau orang Indonesia ada ketentuan, ke asing tidak boleh," ucapnya.
Sebelumnya, beredar viral terkait penjualan Pulau Pendek, Kabupaten Buton. Pulau ini dijual seharga Rp36.500 per meter persegi di sebuah portal jual-beli. Selain menyiarkan harga, laman tersebut juga memuat profil pulau seluas 220 hektare.
Berita Terkait
Dua helikopter Angkatan Laut Kerajaan Malaysia jatuh
Selasa, 23 April 2024 12:31 Wib
Pulau Penyengat jadi objek wisata favorit wisman saat Idul Fitri
Senin, 22 April 2024 9:05 Wib
PVMBG cabut peringatan mengenai bahaya tsunami akibat erupsi Gunung Ruang
Minggu, 21 April 2024 15:30 Wib
498 rumah rusak akibat erupsi Gunung Ruang
Minggu, 21 April 2024 15:08 Wib
Penutupan Bandara Sam Ratulangi kembali diperpanjang
Minggu, 21 April 2024 11:21 Wib
KKP beri dukungan pada 376 UPI UMKM di 12 provinsi Indonesia, termasuk Kepri
Sabtu, 20 April 2024 15:46 Wib
Letusan Gunung Ruang picu kilatan petir vulkanik
Kamis, 18 April 2024 18:04 Wib
Gunung Ruang meletus, TNI AL kerahkan KRI Kakap kirimkan bantuan
Kamis, 18 April 2024 16:07 Wib
Komentar