Anambas (Antara Kepri)- Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas takut ditunjuk selaku panitia lelang pada proyek-proyek dengan alasan takut berurusan dengan hukum.
"Tidak seperti sebelumnya mereka berebut jabatan itu, tapi sekarang banyak yang menolak karena takut berurusan dengan Hukum", ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Radja Tjelak Nur Djalal di Tarempa, Senin.
Hal ini jelas menjadi penghambat pembangunan suatu daerah jika para pelaksana tugas tidak mau mengambil risiko tentang pekerjaan yang diberikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam waktu dekat akan kembali melaksanakan penyuluhan hukum untuk para pegawai.
"Untuk menghilangkan rasa keraguan, Isya Allah pada awal September kita akan mengadakan penyuluhan hukum kepada pegawai untuk mendapatkan penjelasan tentang keamanan. Kita sebagai abdi negara dalam menjalankan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Dengan penyuluhan itu diharapkan permasalahan ini jangan ditakuti dan diharapkan akan menjadi rebutan kita bersama, karena untuk merekrut pegawai yang akan memiliki jabatan-jabatan tertentu harus sesuai dengan aturan-aturan aparatur negara.
"Untuk merekrut pegawai yang akan menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah memakai pola yang diatur oleh aparatur negara, jadi ini sudah ada penilaian termasuk juga sertifikat barang dan jasa merupakan komponen untuk menambah kompentensi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu," jelas Radja Tjelak lagi.
Oleh karena itu diharapkan bagi seluruh pegawai di daerah itu untuk dapat meningkatkan semangat, tingkatkan dedikasinya terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Presiden teken UU Desa, perpanjang masa jabatan kades
Kamis, 2 Mei 2024 15:00 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI
Selasa, 30 April 2024 15:22 Wib
Gubernur Ansar harap Presiden terpilih tuntaskan proyek strategis
Minggu, 28 April 2024 6:57 Wib
KPK tetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus korupsi di PT Amarta Karya
Sabtu, 27 April 2024 7:18 Wib
Honor PPK Pilkada serentak sama dengan Pemilu 2024
Rabu, 24 April 2024 6:15 Wib
KPU Natuna membuka pendaftaran PPK untuk Pilkada 2024
Selasa, 23 April 2024 14:16 Wib
MK tolak semua permohonan Ganjar-Mahfud Md
Senin, 22 April 2024 15:40 Wib
MK tolak seluruh permohonan Anies-Muhaimin dalam PHPU Pilpres 2024
Senin, 22 April 2024 13:50 Wib
Komentar