"Masih kami tunggu, sedang dalam proses dan dalam watu dekat kami (Pemda Karimun) akan duduk dengan Pelindo," kata Aunur Rafiq kepada Antara di Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Rafiq mengatakan para pihak yang akan mengelola pelabuhan tersebut sedang mengurus perizinan, kementerian terkait juga berjanji akan membantu perizinan pelabuhan bongkar muat di kawasan perdagangan bebas tersebut.
"Kementerian berjanji akan membantu perizinannya, makanya ini sedang berproses," katanya.
Dia juga berharap kerja sama antarinstansi dalam pengelolaan pelabuhan tersebut tetap diprioritaskan mengingat pelabuhan ini nantinya akan melayani kepentingan masyarakat luas. "Targetnya mudah-mudahan bisa terealisasi," katanya.
Di tempat berbeda, Dirut PT Karya Karimun Mandiri (KKM) selaku Badan Usaha Pelabuhanan (BUP) Karimun, Muhammad Syahrizal mengatakan bahwa pihaknya tengah menunggu jawaban dari pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Balai Karimun.
"Kemarin kami sudah surati KSOP untuk bersama-sama mengurus perizinan pelabuhan tersebut," kata Syahrizal kepada pewarta melalui selularnya.
Dia berharap dengan koordinasi tersebut, pelabuhan yang tengah dinanti-nanti dapat dioperasikan pada 2018, sedangkan untuk kelayakan pelabuhan itu sudah siap.
"Kalau kesiapannya sudah layak, semuanya sudah siap. Kalau ada yang perlu ditambah, tinggal kami tambah lagi," katanya.
Sebelumnya, BUP Karimun memperkokoh dermaga bongkar muat agar bisa disandari kapal dengan bobot 1.000 GT dengan cara memasang dua unit tiang penyangga yang menelan anggaran sekitar Rp512 juta.
Pelabuhan Kargo dan Roro Parit Rempak dikelola PT KKM selau BUP milik Pemkab Karimun. Pelabuhan ini disepakati bersama Pelindo sebagai pengganti pelabuhan kargo Taman Bunga yang dikelola Pelindo, tapi dinilai sudah tidak layak dan sempit.
Editor: Rusdianto
Komentar