Gubernur minta masyarakat tidak khawatirkan vaksin MR

Batam (Antaranews Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun meminta masyarakat tidak khawatir memberikan anaknya imunisasi Measles Rubella (MR), meski beredar berbagai isu terkait vaksin tersebut.

"Masyarakat jangan khawatir. Ini demi kemanusiaan, anak-anak kita," kata Gubernur Nurdin saat membuka pencanangan kampanye vaksin MR di Batam, Rabu.

Ia mengatakan pemberian vaksin MR adalah perintah dari pusat, yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Menteri, Wali Kota, semua menjalankan," kata dia.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana mengakui pemberian vaksin MR ditolak oleh sebagian warga, setelah Majelis Ulama Indonesia Kepri mengeluarkan imbauan agar pelaksanaan vaksin MR ditunda.

MUI meminta Dinas Kesehatan menunda pemberian vaksin, hingga dapat diyakini vaksin itu, halal.

"Tapi kami masih mengacu pada program nasional. Kalau Presiden bilang hentikan, kami gentikan. Tapi sampai saat tidak ada," kata Kepala Dinas.

Terkait sertifikasi halal untuk vaksin yang diberikan, ia mengatakan itu harus usulan produsen, bukan Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, pemberian vaksin MR menyasar 608.124 anak usia 9 bulan hingga 15 tahun di Kepri.

"Kegiatan imunisasi MR ini dilakukan secara massal sebagai upaya untuk memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella pada anak usia 9 bulan hingga 15 tahun," kata Kepala Dinas.

Ia menegaskan pemberian imunisasi sifatnya wajib, sesuai dengan instruksi Kementerian Kesehatan. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas Rubella pada 2020.

Penyakit campak dan rubella merupakan penyakit yang mudah menular. Dan bila disertai komplikasi maka dapat menyebabkan kematian.

"Keberhasilan pemberian imunisasi pada anak usia 9 bulan hingga 15 tahun akan menutunkan beban penyakit campak dengan cepat," kata dia.

Sepanjang Agustus, imunisasi MR diberikan kepada anak usia sekolah, kemudian dilanjutkan pada September untuk anak yang belum sekolah.

Imunisasi MR diberikan secara gratis di sekolah, posyandu, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. (Antara)