Bawaslu Kepri ingatkan PPS untuk selektif rekrut pantarlih

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 untuk lebih selektif dalam merekrut panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih).

"Jangan sampai pengurus partai atau orang-orang yang berafiliasi dengan partai bisa menjadi pantarlih," kata Anggota Bawaslu Kepri Maryamah di Tanjungpinang, Kamis.

Dia mengungkapkan sejumlah anggota pantarlih pada pilkada dan pemilu sebelumnya diduga berafiliasi dengan partai politik.

Baca juga:
Badan kehormatan beri sanksi kepada anggota DPRD Batam tersangkut narkoba

Tanjungpinang distribusikan ribuan nasi bungkus untuk korban banjir rob

"Ada juga pernah ditemukan pengurus RT yang berafiliasi dengan partai politik menjadi pantarlih," tambahnya.

Maryamah menjelaskan pantarlih memiliki peran strategis dalam pemilu, meskipun bekerja hanya selama sekitar sebulan.

Pantarlih memproduksi data dari hasil pencocokan dan penelitian data pemilih yang bersumber dari sinkronisasi data penduduk potensial pemilih pemilu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan oleh KPU kabupaten dan kota.

"Karena itu pantarlih harus direkrut sesuai syarat, sehingga diharapkan dapat bekerja secara maksimal," jelasnya.

Baca juga:
Ketua DPRD Batam Nuryanto minta ADY ikuti proses hukum

Amsakar sesalkan kader Partai Nasdem tersandung narkoba

Sementara itu, Ketua KPU Kota Tanjungpinang Aswin Nasution mengatakan tahapan perekrutan pantarlih dimulai pada Kamis. Aswin memastikan sebanyak 18 orang anggota PPS akan bersifat selektif dalam merekrut pantarlih.

Kota Tanjungpinang memerlukan sebanyak 688 orang anggota pantarlih, sesuai dengan jumlah penghitungan sementara tempat pemungutan suara (TPS) di kota tersebut untuk Pemilu 2024. Pantarlih bertugas melakukan penelitian dan pencocokan data sebanyak 166.474 orang pemilih yang tersebar di 688 TPS.

"Pantarlih mulai bekerja pada 6 Februari hingga 15 Maret 2023. Honorarium masing-masing pantarlih Rp1 juta per bulan," imbuhnya.

KPU Kota Tanjungpinang juga sudah mengumumkan tahapan perekrutan pantarlih di situs resmi KPU Tanjungpinang dan media sosial.

"Kami juga menyebarkan tahapan perekrutan pantarlih kepada forum RT dan RW," ujar Aswin.

Baca juga:
Bupati Natuna ingatkan masyarakat bahaya pengeboman ikan 

BPBD Natuna bersihkan material yang tutupi jalan akibat ombak besar

Dinkes Kepri imbau warga waspadai penyakit usai banjir rob

BPBD: Puluhan daerah di Tanjungpinang terendam banjir rob