Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe minta hakim tolak eksepsi KPK

Jakarta (ANTARA) - Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi KPK yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan kliennya prematur dan tidak jelas atau kabur.

"Menolak eksepsi termohon (KPK) untuk seluruhnya," kata Petrus dalam agenda replik sidang lanjutan gugatan praperadilan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Petrus menyatakan permohonan praperadilan Lukas Enembe telah disertai bukti yang cukup dan dilandaskan dasar hukum serta peraturan perundang-undangan.

Karenanya, dia memohon hakim praperadilan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan praperadilan dengan menolak eksepsi KPK.

Dalam petitum yang dibacakan Petrus, disebutkan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/81/DIK.00/01/09/2022 tertanggal 5 September 2022 yang menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

"Dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat," kata Petrus.

Petrus juga menyatakan bahwa surat penahanan, surat perintah perpanjangan penahanan, dan surat perintah perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Lukas Enembe tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Kemudian, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 76/Tah.Pid.Sus/TPK/III/PN.Jkt.Pst tertanggal 2 Maret 2023.

"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon (KPK) yang berkaitan dengan penetapan tersangka, penahanan, penahanan lanjutan, dan penyidikan terhadap diri pemohon (Lukas Enembe) oleh termohon," kata dia..





Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengacara Lukas Enembe minta hakim tolak eksepsi KPK