Pemkab Natuna petakan lokasi pemasangan alat peraga kampanye

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna Kepulauan Riau melakukan pemetaan lokasi yang akan dijadikan tempat pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Yang menentukan itu kecamatan karena mereka yang lebih tahu," ucap Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Natuna Asmara Juana di Natuna, Jumat.

Adapun lokasi yang dilarang untuk dipasang APK di antaranya tempat ibadah, tempat pendidikan, gedung pemerintah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, dan fasilitas lain yang mengganggu ketertiban umum.

"Sudah kita sepakati titik APK itu," ujar dia.


Baca juga:
Pemkab Natuna jalin kerja sama beasiswa dengan Universitas Esa Unggul

Pemkab Natuna kerja sama perikanan dengan Pekalongan


Ia menjelaskan tujuan penentuan tempat pemasangan adalah untuk menciptakan Pemilu yang damai, harmonis dan indah.

"Jangan sampai peserta pemilu salah paham," tutur dia.

Ia mengungkapkan hasil pemetaan sudah diserahkan pihaknya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Natuna.

"Sudah kita usulkan (titik pemasangan) ke KPU, nanti KPU yang akan membuat keputusan," ungkap dia.

Ia berharap peserta pemilu mengindahkan kesepakatan yang sudah dibuat sebab pemasangan atribut menjadi salah satu penentu kedamaian pemilu.

"Kita minta peserta pemilu mentaatinya, pinta Asmara

Kemudian ia meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan dengan lebih ketat.

Baca juga:
Pemkab Natuna dapat dana APBN Rp800 miliar

Kemenkumham Kepri terima penghargaan atas peningkatan permohonan kekayaan intelektual

Sebab, sambung dia, pada pemilu beberapa tahun lalu banyak peserta pemilu yang melanggar aturan pemasangan APK.

"Kita mohon Bawaslu pada praktiknya untuk lebih tegas," pinta dia.

Sementara, Ketua KPU Natuna Kusnaidi membenarkan hal tersebut.

"Sudah kita terima," ucap dia.

Namun pihaknya belum mengeluarkan keputusan terkait titik pemasangan.

"Terkait titik belum diputuskan karena belum masuk tahapan kampanye," ucapnya.

Baca juga:
Kepri dan TNI bahas peningkatan status pengadilan militer

BP Batam membahas peluang investasi dengan delegasi Swedia

Apindo sebut galangan kapal masih kekurangan tenaga kerja

Ombudsman: Pemprov Kepri tingkatkan kualitas sistem ketenagakerjaan