Pemkab Dinilai Tidak Tanggap Atasi Kelangkaan BBM

Karimun (ANTARA Kepri) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menilai pemerintah daerah tidak tanggap mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium meski mengakibatkan ratusan angkutan umum tidak beroperasi sejak Jumat (4/1).

"Pemerintah daerah terutama tim pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi tidak responsif dalam mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi berulang-ulang, bahkan makin parah memasuki tahun 2013," kata Ketua DPC Organda Karimun Amirullah di Tanjung Balai Karimun, Minggu.

Amirullah mengatakan ratusan angkot tidak beroperasi sejak Jumat (4/1) akibat putusnya persediaan bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Jalan Poros, agen premium minyak solar (APMS) serta kios-kios eceran juga tutup karena kehabisan persediaan.

"Hari ini masih ada angkot yang tidak beroperasi meski lebih sedikit dibandingkan Jumat kemarin. Para sopir angkot tidak kebagian bensin karena terjadi antrean panjang di SPBU. Sebagian sopir tidak bisa mencari penumpang karena mereka harus antre berjam-jam dan hanya dijatah 20 liter oleh pihak SPBU," ucapnya.

Dia juga menilai premium sering langka akibat adanya kebijakan mengalokasikan jatah premium SPBU untuk kapal penumpang antarpulau dalam kabupaten.

"Kalau satu kapal dijatah 500 liter, maka kami perkirakan jatah untuk seluruh kapal bisa mencapai dua ton. Hitung saja berapa pengurangannya sehingga berdampak pada angkutan darat," katanya.

Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya menyiapkan jatah premium khusus untuk kapal laut, sehingga tidak mengurangi persediaan di SPBU.

"Meskipun ada keputusan presiden dan rekomendasi dari dinas terkait, namun pengalokasian bensin untuk kapal laut melalui SPBU berpengaruh pada angkutan darat. Jadi, harus ada solusi sehingga masalah kelangkaan ini tidak terjadi di masa mendatang," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan maraknya pembelian bensin SPBU oleh pengecer untuk dijual kembali diduga turut menjadi pemicu terjadinya kelangkaan.

"Banyak sepeda motor besar yang membeli bensin di SPBU, setelah itu dijual dengan harga mahal di kios. Sopir angkot keberatan membeli di kios karena harganya jauh lebih mahal, seharusnya pemerintah daerah menertibkan kios-kios yang menjual bensin dengan harga seenaknya," tambahnya.

Dia berharap DPRD Karimun memanggil seluruh dinas terkait, termasuk pengelola SPBU dan APMS untuk menuntaskan permasalahan kelangkaan BBM yang ia nilai sudah cukup kronis.

"Kalau mau serius, kami minta DPRD menggelar 'hearing' dengan pihak-pihak terkait. Kami dari Organda sebenarnya sudah jenuh menyampaikan permasalahan ini, namun tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengakhiri masalah kelangkaan BBM," tambahnya.

ANTARA melaporkan, ratusan sepeda motor antre di SPBU Jalan Poros. Kendaraan tampak berjejer memadati ruas jalan, baik Jalan Poros maupun jalan menuju Kampung Harapan. Sementara itu, kios-kios eceran masih banyak yang tutup karena bensin habis.

Anang, warga mengatakan terpaksa memarkir sepeda motornya sejak Sabtu karena tidak mendapatkan bensin.

"Benar-benar susah dapat bensin. Daripada mendorong karena kehabisan bensin, lebih baik saya parkir di rumah," katanya. (ANTARA)

Editor: Jo Seng Bie