BUMD Desak Pemerintah Terbitkan Izin Labuh Jangkar

Tanjungpinang (ANTARA News) - Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau mendesak pemerintah pusat menerbitkan izin labuh jangkar di beberapa pulau daerah tersebut.

Direktur PT Bintan Inti Sukses (BUMD Bintan) Reza Provita, Senin, mengatakan, berkas persyaratan untuk membangun labuh jangkar di perairan Pulau Pangkil, Pulau Telang, Tanjung Uban dan Teluk Sumpat telah diajukan pada 11 September 2009, namun hingga sekarang Kementerian Perhubungan Laut belum mengeluarkan izinnya.

"Prosedur untuk mendirikan labuh jangkar di beberapa pulau di Bintan telah kami penuhi, namun hingga sekarang belum ditanggapi," kata Reza yang dihubungi dari Tanjungpinang, Ibu Kota Kepulauan Riau (Kepri).

Ia menyesalkan kebijakan Kementerian Perhubungan yang telah memberikan izin labuh jangkar di Pulau Pangkil untuk perusahaan swasta tertentu, padahal PT Bintan Inti Sukses lebih dahulu mengajukan surat permohonan perizinan untuk pembangunan labuh jangkar.

"Perusahaan swasta itu baru mengajukan perizinan pada akhir 2009. Kami tidak mengetahui alasan Kementerian Perhubungan mengeluarkan izin tersebut," ungkapnya.

Ia mengatakan, labuh jangkar merupakan salah satu proyeksi usaha yang diperjuangkan PT Bintan Inti Sukses agar menghasilkan keuntungan bagi daerah.

Usaha labuh jangkar diyakini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah karena PT Bintan Inti Sukses dapat menarik tarif pada setiap kapal yang melintasi Pulau Pangkil, Pulau Telang, Tanjung Uban dan Teluk Sumpat.

"Pulau-pulau itu letaknya strategis dan setiap hari dilalui banyak kapal," katanya.

Reza mengemukakan, PT Bintan Inti Sukses yang didirikan sejak Mei 2007 hingga sekarang belum memberikan kontribusi terhadap anggaran daerah.

Karena itu, kata dia, perusahaan daerah tersebut telah melakukan berbagai terobosan usaha, salah satunya pendirian stasiun pengisian bahan bakar di Tanjungpinang.

"Kami berupaya agar tahun 2011 menghasilkan keuntungan untuk daerah," katanya. (ANT-NP/Btm1)