Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (BPKP Kepri) mengawasi pembangunan 77 titik Base Transceiver Station (BTS) atau menara pemancar sinyal di kabupaten/kota yang tersebar di daerah setempat.
"Dilihat dari Program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo. Kepri termasuk provinsi yang mendapat jumlah titik terbanyak pembangunan BTS di Sumatera," kata Ketua Tim Survei Pembangunan BTS BPKP Kepri Nunung Nurhayati di Tanjungpinang, Selasa.
Nunung menyampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP Perwakilan Kepri akan melakukan survei pendahuluan pengawasan penyediaan BTS dan penyediaan akses dan kapasitas jaringan internet pada Provinsi Kepri.
Baca juga:
Pelayaran antarpulau di Kepri kini tidak lagi terkendala bahan bakar
Seluruh jamaah haji Debarkasi Hang Nadim Batam telah tiba di Tanah Air
Ia menyebut survei pendahuluan yang saat ini tengah dilakukan untuk melihat sudah sejauh mana progres pengerjaannya, kemudian terkait perizinan, pembebasan lahan, hingga kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan BTS tersebut.
Di survei ini, pihaknya juga ingin melihat peran Pemprov Kepri menjembatani dan mengkoordinir pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat terkait hal-hal teknis, seperti pembebasan lahan.
"Saat ini, kami sedang dalam tahap pengumpulan data dan belum sampai ke tahap pengawasan di lapangan," ujarnya.
Menurutnya setelah data dihimpun di tahap awal, maka akan dihimpun di BPKP Pusat guna memperdalam ke daerah mana-mana saja akan dilakukan peninjauan secara langsung.
"Saat ini di Kementerian Kominfo sudah cukup banyak data yang dihimpun terkait proses perencanaan, penyediaan lahan pembangunan, dan kendala serta hambatan secara umum," jelas Nunung.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berkomitmen terus menggesa percepatan pembangunan BTS yang telah disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo.
Baca juga:
Polisi tangkap enam orang pengirim PMI ilegal melalui pelabuhan internasional Batam
Harga cabai setan di Batam turun 29 persen dalam sepekan
Ia optimistis jika 77 titik BTS itu sudah siap dibangun, maka hampir seluruh wilayah Kepri akan bebas dari blankspot. Tinggal ke depan menyisir daerah-daerah yang masih mengalami blankspot.
"Kalau ada istilah tol laut, maka kita sebut pembangunan BTS ini sebagai tol langit," ujar Ansar.
Ansar mengaku prihatin melihat langsung siswa-siswa sekolah yang kesulitan mencari sinyal saat pemberlakuan pembelajaran daring, terutama di kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar seperti Natuna, Anambas dan Lingga.
Dengan pemerataan jaringan tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan sulitnya akses internet bagi masyarakat setempat.
"Termasuk layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan layanan pemerintahan. Dinas-dinas akan kita dorong untuk membuat modul-modul yang memudahkan pelayanan memakai sistem elektronik," tuturnya.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri Hasan menjelaskan berdasarkan hasil rapat terakhir dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kominfo, dari ke 35 titik BTS yang dibangun BAKTI Kominfo yang dititikberatkan pada daerah 3T, sebanyak 17 titik di Natuna telah selesai 100 persen dengan jaringan 2G, namun telah diakomodir BAKTI untuk ditingkatkan ke jaringan 4G.
"Sisanya sebanyak 12 titik di Anambas tinggal menunggu pembangunan fisik, di mana infrastruktur seluruhnya telah ada di lokasi. 5 titik di Bintan, dan 1 di Karimun juga sedang berproses," ungkapnya.
Baca juga:
Kasus aktif COVID-19 di Kepri mulai berkurang
Lima jamaah haji Debarkasi Batam meninggal di Tanah Suci
Sedangkan 42 titik BTS yang dibangun Dirjen PPI Kominfo bersama provider swasta yang terbagi atas 11 titik BTS di Natuna, 28 titik di Lingga, dan masing-masing 1 titik di Karimun, Bintan, dan Batam juga saat ini sedang dalam proses pembangunan oleh provider.
secara keseluruhan, lanjutnya, pembangunan 77 titik ditargetkan semua selesai bulan Desember 2022.
"Secara keseluruhan kita evaluasi tidak ada permasalahan. Hanya ada 2 titik yang kita lakukan relokasi karena tidak sesuai koordinat tapi saat ini sudah selesai," ucap Hasan.
Berita Terkait
Kejaksaan tahan mantan Bupati Kuansing Riau
Sabtu, 4 Mei 2024 11:53 Wib
Pemkab Natuna rancang pembangunan puskesmas untuk dua kecamatan
Jumat, 3 Mei 2024 16:52 Wib
Balai POM Kota Batam telusuri produk kosmetik ilegal di Batam
Rabu, 1 Mei 2024 18:02 Wib
PT Timah Tbk bantu pembangunan sejumlah rumah ibadah di Babel dan Kepri
Minggu, 21 April 2024 11:09 Wib
BP Batam dukung realisasi pembangunan gerai premium
Jumat, 19 April 2024 12:04 Wib
Kejati Kepri ungkap kasus dugaan korupsi pembangunan studio LPP TVRI
Selasa, 2 April 2024 15:39 Wib
Bahlil bercanda kepada Sandiaga Uno soal PPP tidak lolos ke DPR
Jumat, 22 Maret 2024 16:40 Wib
Warga Rempang sambut gembira pembangunan rumah di Tanjung Banon
Jumat, 22 Maret 2024 10:54 Wib
Komentar